Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) bekerjasama dengan dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meluncurkan Financial Technology (Fintech) Media Toolkit. Chief Risk and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto, mengatakan layanan keuangan mikro berbasis teknologi itu untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya akar rumput yang memiliki usaha kecil dan ultra mikro.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aria berharap layanan ini mampu mensejahterahkan masyarakat secara merata dan inklusif untuk mengakses layanan keuangan secara mudah dan aman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kredit mikro Amartha sendiri tujuan utamanya adalah mendukung segmen akar rumput agar produktif sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan di wilayah rural," kata Aria di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Selasa, 5 Maret 2024.
Menurut dia, segmen akar rumput sulit mengakses pembiayaan dalam memulai usaha. Survei Bank Indonesia (BI) 2020 mengungkap sekitar 69,5 persen UMKM masih belum memiliki akses kredit perbankan. Padahal, UMKM dari akar rumput mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian riil di Indonesia.
Berdasarkan Sustainability Report Amartha 2022, tren peningkatan volume penyaluran pinjaman secara digital dari Januari 2020 hingga September 2023 tercatat Rp 21 triliun. Masyarakat desa, khususnya ditengarai masih sering meminjam uang ke 'lintah darat'. Sementara itu, layanan Fintech Media Toolkit mendorong pemahaman publik agar turut berkontribusi memberikan dampak sosial maupun lingkungan yang lebih luas dan positif.
"Melalui bisnis modelnya, Amartha memberikan akses pendidikan di sektor formal maupun informal, mendorong pemeretaan digitalisasi untuk sektor pendidikan di wilayah pedesaan, hingga mendorong para perempuan di wilayah pinggiran pedesaan untuk lebih berdaya secara ekonomi dan berkelanjutan," ujar Aria.
Secara umum, Amartha membawa konsep baru tentang pinjam-meminjam uang. Perusahaan yang sudah mendapat izin di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini memberikan akses permodaalan bagi pelaku UMKM di pedesaan yang belum terlayani.
AISYAH AMIRA WAKANG
Foto 
