Anggaran Dipangkas Rp 81 Triliun, Wakil Menteri PU: Prioritas Swasembada Pangan, Proyek Tol Tetap Dilanjutkan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan akan ada perubahan rencana strategis kementeriannya seiring instruksi Presiden Prabowo Subianto ihwal efisiensi anggaran. Namun yang pasti, kata dia, Kementerian PU akan memprioritaskan program-program yang menjadi visi-misi Presiden Prabowo Subianto.

“Prioritas kami swasembada pangan,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU pada Selasa, 4 Februari 2025. “Ya, tetap (membangun) irigasi.”

Selain program prioritas itu, Diana mengatakan, program pembangunan infrastruktur lainnya tetap berjalan. Salah satunya, pembangunan jalan tol. “Kalau jalan tol kan sebagian besar KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha), bukan APBN. Sebagian besar KPBU akan tetap berjalan.”

Adapun sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU untuk 2025 ditetapkan senilai Rp 110,95 triliun. Namun, ada pemangkasan Rp 81 triliun seiring Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kendati demikian, Diana mengatakan porsi pemangkasan anggaran yang melebihi 50 persen belum final. Ia bakal memperjuangkan agar anggaran Kementerian PU tidak dipangkas terlalu banyak. “Kami masih exercise dulu. Nanti mudah-mudahan ada hal-hal yang baru,” kata Diana.

Dosen tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 81 triliun bukan keputusan yang tepat. Dengan anggaran yang tersisa tak sampai Rp 30 triliun, menurut dia, Kementerian PU hanya bisa mengerjakan hal-hal administratif. Padahal, Kementerian PU merupakan kementerian teknis dan perlu banyak melakukan kerja-kerja lapangan.

Nirwono mengatakan pemangkasan anggaran besar-besaran menjadi pukulan berat bagi Kementerian PU. Hal ini juga menjadi sandungan bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan dan energi. Pasalnya, kedua program itu membutuhkan pembangunan bendungan dan irigasi. Selain itu, bendungan eksisting pun masih perlu perawatan dengan biaya tidak sedikit.

“Jangan kita ngomong soal ketahanan air, ketahanan pangan, kalau bendungan saja tidak disiapkan dengan baik,” tutur Nirwono ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 4 Januari 2025.

Menurut Nirwono, menyerahkan proyek bendungan ke swasta bukan persoalan mudah. Pasalnya, swasta akan memperhitungkan aspek keuntungan yang cepat dalam berinvestasi. Sementara itu, pembangunan bendungan umumnya dilakukan di daerah yang jauh dari perkotaan. 

“Secara teknis, ini tidak mendatangkan keuntungan dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

Pilihan Editor: Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan di Ramadhan, Makan Boleh Dibawa Pulang