Basuki Hadimuljono: Tak Ada Alasan Tak Melanjutkan Pembangunan IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN tahap kedua sudah dimulai. Menurut dia, proses lelang, serah kelola, serta pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan.

“Saya kira tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan (IKN),” kata Basuki, dikutip Tempo dari keterangan resmi Otorita IKN, Rabu, 16 April 2025. “Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa pembangunan dan pembangunan IKN masuk dalam Proyek Strategis Nasional.”

Adapun pada Selasa, 15 April kemarin, Otorita IKN menggelar menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, konsultan, serta para penyedia jasa konstruksi yang berkontribusi dalam pembangunan IKN. Rapat digelar di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintaha IKN. Basuki mengatakan rapat diadakan untuk meningkatkan sinergitas dan mempererat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta mengevaluasi seluruh paket pekerjaan infrastruktur.

Dalam kesempatan itu, Basuki  menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan IKN ke depan bakal diselesaikan melalui tata kelola kementerian. Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu juga menyatakan komitmen Otorita IKN bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan pembangunan proyek warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini.

Sebelumnya, Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan pembangunan gedung dan legislatif dan yudikatif masuk tahap proses finalisasi desain. Setelah proses tersebut rampung, Otorita bakal melaksanakan lelang proyek pembangunan.

“Diharapkan (lelang) sekitar Mei atau Juni 2025,” kata Troy kepada Tempo, Rabu, 9 April 2025.

Adapun seiring dengan target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik, Presiden Prabowo telah memutuskan anggaran pembangunan IKN senilai Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.

IKN Dibuka untuk Masyarakat

Sementara pembangunan IKN belum selesai, Otorita IKN membuka akses kunjungan masyarakat ke Kawasan Inti Pusat Pemerinntahan. Troy mengatakan akses dibuka agar agar masyarakat bisa melihat langsung hasil pembangunan ibu kota baru.

“Ini merupakan proses transparansi pembangunan IKN,” kata Troy.

Otorita IKN membuka akses kunjungan ke masyarakat mulai September tahun lalu. Kunjungan dibuka saban hari, mulai pukul 09.00 hingga 17.30 WITA. Kunjungan dimulai dari Rest Area Nusantara. Dari sana, pengunjung difasilitasi bus listrik, lalu diturunkan di Halte Bus Kemenko 3 dan bisa berkunjung ke Plaza Seremoni, Galeri UMKM, serta Taman Kusuma Bangsa.

Masyarakat yang berkunjung ke IKN tidak dipungut biaya alias gratis, tetapi  harus mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW terlebih dahulu. Dalam setiap kunjungan, Troy menuturkan, ada petugas dari Otorita IKN serta relawan dan aparat penegak hukum yang mengatur dan melakukan penjagaan.

“Tidak ada alokasi anggaran yang khusus dalam (pembukaan akses kunjungan) ini,” kata Troy.

Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan ramainya kunjungan masyarakat ke IKN terlihat mengesankan. Namun, menurut dia, pembukaan akses ke masyarakat apalagi ketika proses pembangunan IKN masih berlangsung tidak perlu dilakukan.

“IKN bukan taman rekreasi,” kata Achmad kepada Tempo, Rabu, 9 April 2025. “Menjadikan KIPP sebagai destinasi wisata liburan, meski sementara, jelas merupakan sebuah penyimpangan dari tujuan awal dan fungsi utama kawasan tersebut.”

Pendiri Narasi Institute itu juga mengatakan pembukaan akses IKN untuk masyarakat tidak bisa dijadikan alasan untuk pengawasan publik terhadap pembangunan tersebut. Menurut dia, pengawasan publik yang sesungguhnya memerlukan akses terhadap informasi hingga mekanisme formal untuk menyampaikan temuan, kritik, dan masukan yang nantinya ditindaklanjuti secara transparan oleh pemerintah.

“Wisata massal di KIPP IKN sama sekali tidak memenuhi kriteria tersebut. Ini lebih menyerupai turisme konstruksi ketimbang partisipasi publik yang substantif,” kata Achmad.

Apabila Otorita IKN ingin melibatkan publik dalam membangun kepercayaan atas pembangunan ibu kota baru, ujar Achmad, ada cara lain yang lebih bermakna dan konstrukstif. Misalnya, menyelenggarakan sesi dengar pendapat  publik secara berkala dengan menghadirkan data progres yang akurat dan terbuka untuk dikritisi. Selain itu, bisa dengan mpanel pengawas independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat sipil atau membangun platform digital yang mudah diakses publik untuk mempelajari rencana detail, melihat laporan kemajuan secara real-time dan memberikan saran atau masukan yang terdokumentasi. 

“Partisipasi semacam inilah yang akan memberikan nilai tambah nyata bagi proyek, bukan sekadar keramaian sesaat yang penuh risiko,” ujarnya.

Pilihan Editor: Boeing Janji Libatkan Industri Lokal jika RI Beli Jet Tempur F-15EX