Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Belum usai polemik kebijakan penataan ulang distribusi liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram bersubsidi, kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal kembali membuat gebrakan. Kali ini, Ketua Umum Partai Golkar itu juga berencana menertibkan ulang distribusi solar subsidi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Habis ini (penataan ulang distribusi elpiji 3 kg), saya tertibkan lagi, bapak ibu semua, aaya tertibkan lagi adalah BBM, solar,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri ESDM itu menilai distribusi solar subsidi saat ini masih belum tepat sasaran sehingga butuh diperbaiki. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Pasalnya, menurutnya solar bersubsidi di lapangan justru digunakan untuk industri.
“Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa,” kata bekas Menteri Investasi ini, dikutip dari Antara.
Bahlil mengakui langkah menata ulang solar bersubsidi berpotensi menimbulkan polemik, seperti yang terjadi saat pemerintah mengatur distribusi elpiji 3 Kg. Namun, politikus kelahiran Banda, Maluku Tengah ini menegaskan tak gentar menghadapi kemungkinan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
“Kita sebagai orang Timur itu sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat, bapak ibu semua,” kata Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar sejak Agustus 2024 ini mendorong kader-kader partainya agar turut mendukung kebijakan tersebut. Pihaknya menilai upaya mengatur ulang distribusi energi itu menjadi bagian dari perjuangan menjamin hak-hak rakyat. Bagi Bahlil, ini adalah kesempatan untuk partainya menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
“Inilah kesempatan kita, Partai Golkar, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya,” kata dia.
Polemik elpiji 3 Kg
Sebelumnya, pemerintah juga telah membuat kebijakan yang mengundang polemik, yakni melarang penjualan elpiji 3 Kg secara eceran per 1 Februari 2025. Dengan aturan baru, masyarakat hanya bisa membeli elpiji 3 Kg di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.
Menurut Bahlil, larangan itu dilakukan untuk mencegah permainan harga. Ia menyatakan tidak ada masalah terkait stok elpiji 3 Kg yang saat ini masih impor. Pun kuota maupun subsidinya normal dan tidak ada yang dibatasi. Hanya saja, kata dia, masalah terjadi di pendistribusian kepada masyarakat.
Menteri ESDM mengaku mendapat laporan bahwa banyak pedagang eceran yang memainkan harga sehingga elpiji 3 Kg tetap mahal walau disubsidi. Bahlil menjelaskan, negara telah memberikan subsidi untuk sektor elpiji senilai Rp12 ribu per kg-nya. Jika 1 tabung berisi 3 kg, berarti subsidi yang diberikan Rp36.000 per tabung.
“Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur saja,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya Senin, 3 Februari 2025. “Laporan yang masuk, subsidi ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran.”
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan pembelian elpiji 3 Kg diterapkan agar tidak terjadi penimbunan atau penggunaan yang tidak semestinya. Ia mencontohkan bahwa jika sebuah rumah tangga biasanya hanya membutuhkan sekitar 10 tabung LPG per bulan tetapi kemudian membeli hingga 30 tabung, hal itu tentu menimbulkan tanda tanya.
“Tentu kami akan membatasi pembelian dalam jumlah besar yang tidak wajar. Sebab, jika ada pihak yang membeli lebih dari kebutuhan normal, kemungkinan besar ada tujuan lain di baliknya. Inilah yang sedang kami atur agar distribusi lebih tertata,” kata Bahlil.
Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Kisruh Bahlil Larang Elpiji 3 Kg Dijual di Pengecer
Foto 
