Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merespons soal beredarnya foto beras Bulog yang ditempel stiker paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) di media sosial X. Beras 5 kilogram tersebut merupakan berasal dari cadangan beras pemerintah atau CBP yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ya gimana itu barang dibeli karena dijual ya kan, kemudian ditempelin sama siapapun paslonnya, terus kami mau bilang apa," kata Arief saat dihubungi Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024. "Seperti beli mobil, sekarang ditempelin stiker, ya terserah dong yang beli mau ditempelin stiker siapa."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati demikian, Arief mengaku tidak tahu apakah beras SPHP tersebut telah dibeli oleh tim pemenangan Prabowo-Gibran. Dia berdalih Bapanas telah melaksanakan tugasnya untuk meredam harga beras dengan menggelontorkan pasokan CBP.
Soal kejadian tersebut melanggar atau tidak, Arief mengaku tak mau merespons apapun. Menurut dia, hal itu seharusnya hanya menjadi tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk menilainya. Arief juga tak berkomentar banyak soal langkah antisipasi agar beras milik negara ini tak dipolitisasi di tahun politik seperti sekarang.
Dia hanya menegaskan stiker tersebut tidak ditempel oleh Bapanas maupun Perum Bulog. "Ini ada beras dibeli, kemudian ditempelin stiker, stikernya misalnya Pak Prabowo, Pak Anies, atau Pak Ganjar, bisa nggak? Kalau saya yang nempel ya kan bunuh diri," kata dia.
Selanjutnya: Arief tak menampik bahwa CBP merupakan instrumen negara....
Arief tak menampik bahwa CBP merupakan instrumen negara. Namun, menurutnya, beras yang sudah dibeli tak lagi menjadi tanggung jawab Bapanas, meskipun dijadikan bahan untuk kampanye. Menurut dia, logo Bapanas dan Bulog yang ada di kemasan beras SPHP tersebut sudah menjadi cara untuk mengontrol penjualan di lapangan agar tidak disalahgunakan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memutuskan untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras sampai Juni mendatang. Kebijakan tersebut mendapat banyak kritik lantaran besarnya potensi politisasi bansos.
Baru-baru ini, Jokowi memberikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada 1.000 warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jokowi pun terlihat berpose salah dua jari saat iring-iringan di Jawa Tengah.
Jokowi pun terang-terangan mengklaim bahwa presiden boleh memihak kepada salah satu paslon dan berkampanye. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.
RIANI SANUSI PUTRI | DANIEL A. FAJRI
Foto 
