Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2025-2030 dalam agenda Festival Keuangan Ekonomi Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDIXKKI) 2024 hari ini Kamis, 1 Agustus 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, sistem pembayaran Indonesia 2030 mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan. Sehingga, menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan sistem keuangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada lima inisiatif utama," kata Perry di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertama, modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale dan data sistem pembayaran. Kedua, ada konsolidasi industri pembayaran nasional yang mencakup kepesertaan, reklasifikasi aktivitas dan reformasi regulasi.
Fokus inisiatif ketiga adalah inovasi dan akselerasi digital. Keempat, perluasan kerja sama internasional yang meliputi pembayaran QR code, fast payment dan wholesale. Terakhir, pengembangan rupiah digital.
Perry mengatakan, melalui BSPI yang diluncurkan 2019-2025, pengembangan ekonomi digital mencatatkan sejumlah pencapaian. Salah satunya dalam penggunaan QRIS yang tumbuh tinggi.
BI mencatat, penggunaan QRIS tumbuh 49,4 persen secara tahunan. Tercatat lebih dari 50,5 juta pengguna dengan 32,7 juta merchant. "Lebih dari 50 juta pengguna QRIS, sebagian besar adalah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)," kata Perry.
Kemudian, penggunaan BI Fast juga semakin berkembang. Menurut Perry, transaksi BI Fast tumbuh pesat dan semakin digemari masyarakat. Pertumbuhannya mencapai 81,3 persen secara tahunan.
Tak hanya itu, BSPI 2019-2025 juga mengakselerasi elektronifikasi program sosial pemerintah, dan Kartu Kredit Indonesia yang memperlancar transaksi keuangan pemerintah, serta reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional. "Kita harus terus mendorong akselerasi digitalisasi nasional ke depan untuk Indonesia maju ke depan, untuk generasi muda pemimpin bangsa masa depan," tutur Perry.
Foto 
