Bikin Ramai Saja

DARI sekian ratus asosiasi, hanya Ikatan Konsultansi Indonesia (Ikindo) yang mendapat perhatian istimewa dari pemerintah. Menteri Negara/Wakil Ketua Bappenas J.B. Sumarlin sampai membentuk Team Pembina Pengembangan Konsultansi Indonesia (TPPKI) 2 tahun lalu, dengan bantuan teknik dan dana dari pemerintah Belanda. Tim ini bersifat sementara dan akan berakhir masa tugasnya satu tahun lagi. Tapi minggu lalu Dir-Ut Bapindo ir. Kuntoadji yang merangkap ketua TPPKI melempar gagasan supaya tim itu dilembagakan. Gagasan Kuntoadji itu merupakan keinginan pemerintah juga. Dari 13 anggota tim itu, 10 adalah pejabat dari berbagai departemen dan bank pemerintah. Maklum, pasar bagi bisnis konsultansi ini dikuasai pemerintah. Apalagi dari anggaran belanja pembangunan 1977/1978 saja berikut bantuan proyek diperkirakan volume pekerjaan konsultan itu sebesar 10% atau Rp 216,8 milyar. Bila 10% saja dari volume bisnis itu masuk kocek biro konsultan nasional, porsi itu sungguh besar. Sebelum sampai membentuk lembaga konsultansl yang permanen dan tunggal itu TPPKI melihat bahwa asosiasi konsultan sendiri perlu menyehatkan diri. "Dewasa ini di seluruh Indonesia terdapat 212 biro konsultan. Ini perlu ditertibkan," kata Kuntoadji di suatu pertemuan Ikindo. Timbulnya biro konsultan yang banyak itu rupanya karena selain izin usahanya dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, daerah-daerah juga mengeluarkan izin. Dan penertiban ini dianjurkannya untuk menumbuhkan kepercayaan pemakai jasa biro konsultan. Dalam acara makan siang Ikindo itu, soal perlunya lembaga pembinaan dan pengembangan konsultansi nasional telah dibahas non stop selama 5 jam. Ini sehubungan dengan konsep penggunaan jasa konsultan dalam proyek pembangunan dan pengembangan usaha konsultansi nasional di Indonesia. Kesempatan itu juga dipakai oleh anggota Ikindo untuk menyampaikan uneg-uneg yang dihadapinya selama ini. Seorang anggota mengatakan: "Iklim di sini belum menguntungkan. Di Singapura segala proyek pemerintah dibiayai via bank. Di sini, kalau bank dikerasi sedikit saja, kita tak sanggup, takut nantinya tidak dibayar. Jadi, bukan padi yang tak mau tumbuh. Tapi tanah yang tak mau menerima. Lagi pula, kita diminta tumbuh dengan harga murah. Shindunata, anggota lainnya, mengakui bahwa konsultan asing lebih ahli dalam menjual jasanya. Bahkan Bank Indonesia, katanya, telah mendirikan biro konsultan sendiri dengan bantuan asing. "Tapi ternyata calon nasabah dari konsultan BI itu bukan dilayani oleh orang-orang Indonesia, melainkan oleh orang asing," kata Sindhu. Konsultan yang juga dikenal sebagai tokoh penggerak kesatuan bangsa itu (LPKB) lalu mengusulkan agar konsultan yang kwalifikasinya sama, nasional maupun asing, mendapat tarif jasa sama pula. Dengan kata lain, agar pemerintah menyeragamkan tanpa diskriminasi. Tapi asosiasi konsultansi itu sendiri ternyata dianggap perlu diseragamkan. Selain Ikindo, ada dua asosiasi konsultansi lainnya, yaitu Persatuan Konsultan Tehnik Pembangunan Indonesia (PKTPI) dan Asosiasi Profesi Penilai Indonesia (APPI). Ketiganya sering mengejar pasar yang sama. Bukan sedikit pula anggota masing-masing memasuki sekaligus kedua atau ketiga asosiasi itu. Ini bikin ramai saja.