Bisnis Sepekan

Pertumbuhan Ekonomi di Bawah Target

PEREKONOMIAN nasional pada triwulan pertama tahun ini tumbuh 5,97 persen dari periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan dengan kuartal keempat 2006, ekonomi tumbuh 2 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan angka pertumbuhan year on year itu masih di bawah target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2007, sebesar 6,3 persen. Karena itu, “Pertumbuhan triwulan kedua harus di atas 6,3 persen,” ujarnya.

Dengan pertumbuhan sekitar 6 persen itu, jumlah penganggur yang terpangkas hingga Februari lalu hanya 384 ribu orang (9,75 persen) dari angka per Agustus lalu, menjadi 10,6 juta jiwa.

Menurut ekonom BNI, Tony Prasetiantono, idealnya dua juta penganggur berkurang setiap tahun, sesuai dengan jumlah angkatan kerja baru. “Seharusnya pemerintah lebih berfokus mengurangi jumlah penganggur ketimbang mengejar target pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. n

Peminang Baru Dipasena

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) telah menetapkan dua calon investor sebagai peserta tender penjualan PT Dipasena Citra Darmaja, pengelola tambak udang raksasa eks milik taipan Sjamsul Nursalim di Lampung. Mereka adalah PT Central Proteinaprima Tbk. (CP Prima), unit usaha Charoen Pokphand (Thailand), dan PT Kemilau Gemilang Timur (Indonesia). Keduanya telah menyerahkan seluruh kelengkapan administrasi yang diminta dan menyetorkan uang deposit Rp 25 miliar akhir pekan lalu.

Menurut Wakil Direktur Utama PPA Raden Pardede, sebelumnya terdapat empat calon investor yang berniat mengambil alih tambak udang terbesar di Asia Tenggara ini. Dua investor lain adalah Konsorsium Laranda (Filipina) dan Konsorsium Thai Royal (Thailand). “Namun, hingga batas akhir penyerahan, kedua investor ini belum melengkapi persyaratan,” ujarnya kepada Candraningrum dari Tempo.

Para calon investor itu selanjutnya akan melakukan uji tuntas dan awal pekan ini harus menunjukkan kemampuan injeksi modal minimal sebesar Rp 1,7 triliun. Tender ini kembali digelar setelah Recapital Advisors milik Sandiaga S. Uno dan Rosan P. Roeslani pada 1 Maret lalu dinyatakan gagal memenuhi kewajiban untuk menyuntikkan modal tambahan ke Dipasena dan para petambak udang sekitar Rp 1,8 triliun.

Serbuan Mobil Cina

DUA produsen mobil asal Cina berniat membangun pabrik di Indonesia. Menurut Deputi Direktur Badan Promosi Perdagangan Internasional Cina Li Zhixue, peluang pasar yang besar menjadi daya tarik produsen kendaraan Qirui dan Foton untuk berinvestasi di sini. “Indonesia juga punya sumber daya alam, sedangkan kami punya teknologi,” ujarnya.

Rencananya, Foton akan memproduksi kendaraan jenis truk, sedangkan Qirui akan berfokus pada jenis mobil kompak, yang dinilai punya potensi pasar yang besar di kelas menengah ke bawah. Untuk jenis ini, September tahun lalu, Chery QQ keluaran produsen mobil Cina, Chery Automobile Co., terbukti mampu bersaing dengan city car lain karena irit bahan bakar dan praktis.

Presiden Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Gunadi Sindhuwinata menilai mobil asal Negeri Panda ini berpeluang diterima pasar. “Tinggal bagaimana meyakinkan konsumen akan kualitas produk, jaminan purnajual, dan suku cadangnya,” ujarnya.

Pengisian Kursi Direksi BUMN

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara segera mengisi kekosongan anggota direksi dan komisaris di 68 perusahaan pelat merah. BUMN itu antara lain PT Wijaya Karya, PT Merpati Nusantara, Perum Bulog, dan PT Kereta Api Indonesia.

Keputusan itu ditetapkan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengingat saat ini terdapat 12 BUMN yang dinakhodai penjabat sementara (caretaker), sedangkan sisanya dipimpin direktur yang telah habis masa jabatannya.

Menurut Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu, pemilihan anggota direksi dan komisaris akan dilakukan lewat proses seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan. Dibutuhkan sepuluh tahapan, mulai proses penjaringan lewat situs Kementerian BUMN, usul departemen teknis, hingga pengangkatan.

Kementerian BUMN sedang melakukan tender untuk memilih konsultan yang membantu proses fit and proper test tersebut. Biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 13,5 miliar. Sebagian biaya itu, kata Said, akan ditanggung negara karena ada BUMN yang tidak mampu.