Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat dari BPJS Watch Timboel Siregar menanggapi perihal potensi defisit dana BPJS Kesehatan pada 2025. Dia menyarankan beberapa hal supaya dana tersebut tidak defisit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Menurut saya, sebenarnya bisa tidak defisit kalau pendapatan iuran diperkuat," kata Timboel saat dihubungi Tempo, Rabu, 19 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menjelaskan, penguatan pendapatan iuran itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kepesertaan lebih banyak lagi, terutama kepesertaan aktif.
Pada acara public exposure sebelumnyan, BPJS Kesehatan menyebut ada 258 juta peserta. Menurut Timboel, jumlah tersebut termasuk peserta yang memiliki tunggakan. Padahal, pendapatan utama BPJS Kesehatan adalah dari iuran peserta aktif.
"Kalau pun ada (pendapatan lain), kita lihat pos-pos pendapatan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) kapitasi itu mah hanya Rp 300 miliar, pendapatan hasil investasi Rp 1,4 triliun, pendapatan cukai itu mah cuma ratusan miliar," jelas Timboel.
Oleh sebab itu, dia menyarankan peserta yang tidak mampu membayar tunggakannya sekaligus, diberi keringanan diskon dan pembayaran secara mencicil. Dengan begitu, peserta nonaktif tadi bisa membayar tagihannya dan menjadi peserta aktif.
"Dan tunggakan-tunggakan yang tadinya tidak menjadi pendapatan riil, sekarang menjadi pendapatan riil karena dibayar walaupun secara mencicil," ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch itu.
Selanjutnya: Selain itu, dia juga menyarankan perusahaan swasta....
Selain itu, dia juga menyarankan perusahaan swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan agar diberi sanksi. Dia menilai, pengawas dan kejaksaan bisa menyurati atau memanggil perusahaan tersebut.
Menurut Timboel, upah minimum selalu naik setiap tahun sehingga potensi peningkatan pendapatan dari BPJS Kesehatan dari pekerja penerima upah atau PPU badan usaha terbilang besar.
"Dari sisi pembiayaan (pengeluaran BPJS Kesehatan), memang walaupun ada peningkatan kapitasi, INA-CBG dan sebagainya, tapi faktanya pembiayaan kesehatan kita masih diwarnai fraud," ungkap Timboel.
Misalnya, dia mencontohkan jumlah ibu hamil yang melakukan operasi sesar mencapai 770 ribu orang. "Apa betul sampai 770 ribu-an ibu-ibu hamil harus di sesar?" tutur dia.
Padahal, dia menilai prosedur tersebut tergolong mahal sehingga harus dikendalikan. Contoh lain yang termasuk fraud, menurut Timboel, adalah pasien yang dirawat selama tiga hari lalu disuruh pulang, tetapi seminggu kemudian diminta kembali.
"Fraud itu mengakibatkan peningkatan pembiayaan," tutur dia. "Yang fraud-fraud ini harus diminimalisir secara signifikan."
Selanjutnya: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut BPJS Kesehatan....
Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan memiliki strategi khusus untuk mengendalikan keuangan BPJS Kesehatan agar tidak defisit.
"Kami bentuk tim dan sistem fraud dan inovasi digital untuk secara otomatis bisa mendeteksi fraud dan lain-lain," tutur Ali pada Tempo saat dihubungi terpisah, Rabu, 19 Juli 2023.
Sebelumnya diberitakan, anggota DJSN Muttaqien menyebut ada potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 karena defisit.
"Perhitungan kami, pada Agustus sampai September 2025 ada defisit dana BPJS Kesehatan sekitar Rp 11 triliun. Jadi sebelum defisit, perlu persiapan," kata Muttaqien dalam acara Public Expose BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023
Namun, Muttaqien memastikan dana BPJS masih aman hingga 2024. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan dari iuran BPJS Kesehatan yang terkumpul dan aset netto yang ada.
AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Daftar 47 PSN yang Ditargetkan Selesai 2024, Apa Saja?
Foto 
