Diintai Bencana Alam dan Konflik Satwa, Otorita IKN Janji Bangun Zona Hijau dan Kawasan Lindung

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Myrna Safitri mengklaim pihaknya telah mengantisipasi potensi bencana alam dan konflik satwa yang mungkin terjadi di kawasan ibu kota baru. Ia mengatakan ada sejumlah langkah yang telah dilakukan dan direncanakan Otorita IKN. Salah satunya, melakukan penanaman di lokasi yang direncanakan sebagai zona hijau atau kawasan lindung.

"Kemudian, membuat koridor satwa di kawasan lindung OIKN yang terbagi menjadi dua, yaitu koridor satwa secara alami dan buatan," ujar Myrna melalui pesan tertulis kepada Tempo, Selasa, 5 Maret 2024.

Myrna juga mengatakan Otorita IKN merencanakan dan memetakan area-area yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian, mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya alam berbasis daerah aliran sungai (DAS) untuk memitigasi bencana.

Langkah berikutnya, kata Myrna, merehabilitasi ekosistem mangrove untuk mencegah bencana pesisir.

"Termasuk menyediakan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memperbanyak area resapana air," kata dia.

Potensi bencana dan konflik satwa di IKN menjadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia. Pasalnya, pembangunan IKN menyebabkan deforestasi di kawasan tersebut. Belakangan, penyusutan hutan di kawasan IKN juga disorot satelit National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat.

Satelit NASA memotret perbandingan kawasan hutan Kalimantan pada April 2022 dengan kondisi terbaru pada Februari 2024. Potret deforestasi itu dirilis NASA melalui laman Earth Observatory Nasa dengan judul "Nusantara: A New Capital City in the Forest". Dalam rilis itu disebutkan, sejak musim panas 2022, hutan di Kalimantan Timur mengalami perubahan pesat.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian, mengatakan temuan NASA memvalidasi peringatan yang sebelumnya disampaikan Walhi kepada pemerintah. Uli mengatakan, pembukaan lahan secara luas otomatis membuat tutupan lahan hilang sehingga dapat memicu banjir maupun tanah longskor. Sebab, hutan kehilangan fungsinya sebagai tempat penahan air. 

“Jadi, dengan narasi memindahkan ibu kota untuk hindari banjir Jakarta, sebenarnya kita akan mendapat situasi yang sama di ibu kota negara baru,” tutur Uli kepada Tempo, Jumat, 1 Maret 2024.

Tak cuma potensi banjir, Uli menyebut deforestasi bisa memicu konflik satwa. Sebab, kawasan yang dibangun menjadi IKN merupakan habitat flora dan fauna yang beragam. Ada beberapa hewan endemik, seperti orang utan dan pesut yang juga dilindungi pemerintah.

"Ketika habitat satwa liar itu rusak, maka memicu konflik satwa dan manusia. Intensitas konflik itu juga bisa semakin tinggi," kata Uli.

RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Stafsus Menkeu Sri Mulyani Beberkan Proses Penyusunan APBN Masa Transisi Jokowi-Prabowo