Iming-iming Perpanjangan Kontrak Freeport

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, yang turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut, membenarkan adanya rencana Freeport. "Freeport punya komitmen membangun smelter di Fakfak," ucap Erick, yang juga menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ad interim. Selain smelter, ada dua hal yang dibahas, yaitu divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia kepada entitas nasional dan tambahan perpanjangan masa izin tambang selama 20 tahun. 

Ihwal divestasi, Freeport-McMoRan akan melepas 10 persen sahamnya di Freeport Indonesia kepada Mind Id, holding badan usaha milik negara di sektor pertambangan. Rencana divestasi tambahan ini menjadi kelanjutan penjualan 51,2 persen saham Freeport Indonesia kepada Mind Id—saat itu bernama PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum—pada 2018.

Adapun perpanjangan masa izin akan menambah durasi izin usaha pertambangan khusus Freeport Indonesia, yang sedianya berakhir pada 2041 diperpanjang menjadi 2061. “Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah mencapai tahap akhir,” ujar Jokowi kepada Adkerson. Bahkan Jokowi menyampaikan harapan agar negosiasi bisa segera rampung. “Selesai di akhir bulan ini.” 

Ketiga poin pembahasan itu dibundel menjadi satu paket negosiasi. Pemerintah Indonesia meminta pembangunan smelter Fakfak dan pelepasan 10 persen saham PT Freeport kepada Mind Id menjadi prasyarat bagi perusahaan untuk mendapatkan perpanjangan masa konsesi. 

•••

PEMERINTAH, manajemen Freeport Indonesia, dan Mind Id tengah mengebut pembahasan pokok-pokok perjanjian atau heads of agreement divestasi lanjutan serta perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), seperti yang diminta Presiden Joko Widodo. Menurut pejabat yang mengetahui hal ini, masih ada beberapa poin yang belum disepakati. “Masih persoalan legal,” tuturnya, pekan lalu. Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Irwandy Arif, membenarkan informasi itu. Sedangkan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, yang turut menangani hal ini, tak merespons pertanyaan Tempo.

Juru bicara Freeport Indonesia, Katri Krisnati, mengatakan pembahasan rencana perpanjangan IUPK hampir selesai. “Dalam proses finalisasi,” ujarnya pada Jumat, 24 November lalu. Menurut Katri, perpanjangan IUPK diperlukan agar pengembangan tambang bawah tanah bisa berlanjut dan memberikan manfaat. Dia mengatakan pengembangan tambang bawah tanah memerlukan persiapan 12-15 tahun antara lain untuk studi kelayakan, eksplorasi detail, hingga pembangunan. Sebelumnya Freeport Indonesia mengembangkan tambang bawah tanah Grasberg Block Cave dan Deep Mill Level Zone yang beroperasi pada 2016 sejak 2004. 

Pembahasan rencana perpanjangan izin baru berjalan, tapi rencana ini sudah menuai kritik. Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Mulyanto, mempersoalkan komitmen pemberian izin tambahan bagi Freeport. Sebab, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan perpanjangan masa kontrak belum bisa diberikan karena sebelumnya perusahaan mendapat IUPK 2 x 10 tahun, yaitu tahap pertama sampai 2031 dan selanjutnya hingga berakhir pada 2041. 

Dengan demikian, kata Mulyanto, perpanjangan berikutnya baru dapat diusulkan paling cepat pada 2026 atau lima tahun sebelum termin pertama izin berakhir. Dia pun meminta Presiden Jokowi tidak terburu-buru memberikan perpanjangan kepada Freeport karena masa berlakunya masih tersisa 18 tahun lagi. “Perlu evaluasi dulu atas kinerja perusahaan ini secara saksama sebelum mendapatkan perpanjangan izin,” ucapnya pada Jumat, 24 November lalu.

Mulyanto mengatakan perpanjangan izin harus diputuskan oleh pemerintah periode berikutnya supaya lebih optimal. “Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar akhir masa jabatan presiden atau deal politik untuk biaya kampanye,” katanya. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR ini menyebutkan pembahasan perpanjangan IUPK Freeport terburu-buru. “Wajar kalau publik menduga ada udang di balik batu dan sarat kepentingan politik.”

Apalagi, Mulyanto menambahkan, kinerja Freeport Indonesia masih belum optimal terutama dalam memenuhi kewajiban membangun smelter. Dia mengatakan pemerintah bahkan sampai "dipaksa" melanggar Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara beberapa kali demi memberikan toleransi kepada Freeport mengenai pembangunan smelter dan izin ekspor konsentrat tembaga yang dijadikan dalih untuk memenuhi biaya pembangunan smelter. “Sekarang kembali minta perpanjangan izin secara dini, sementara smelternya masih belum jadi.” 

•••

KEHENDAK Freeport Indonesia memperpanjang masa izin tambang di Papua sejatinya sudah muncul dua tahun lalu. Seorang pejabat bercerita, Richard Adkerson menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Erick Thohir tentang penemuan cadangan mineral baru di area tambang bawah tanah. Pesan itu disampaikan Erick kepada Jokowi di sela perhelatan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua pada Oktober 2021.

Dua pekan kemudian, Jokowi meresmikan pembangunan smelter Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial & Ports Estate, Gresik, Jawa Timur. Dalam pidato saat itu, Jokowi menekankan pentingnya pengolahan hasil tambang di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa dinikmati Indonesia, bukan negara lain. Dia mengungkapkan, selama ini tembaga ditambang dari Indonesia, tapi konsentratnya masih diolah di luar negeri, seperti di Spanyol dan Jepang.

Adapun Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ketika itu mengatakan laba bersih Freeport Indonesia pada 2021 diproyeksikan sebesar Rp 40 triliun, naik 300 persen dari raihan tahun sebelumnya. Menurut Erick, hal ini terjadi setelah Mind Id mengambil 51 persen saham Freeport pada 2018. 

Pada September 2022, Jokowi berkunjung ke tambang Grasberg milik Freeport di Papua. Grasberg adalah area penambangan terbuka kedua Freeport setelah Ertsberg. Penambangan terbuka di kedua lokasi itu telah berakhir dan memasuki tahap reklamasi. Setelah mineral di tambang permukaan tanah itu habis, Freeport menggarap tambang bawah tanah. Jokowi juga mengunjungi area ini bersama Erick, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sejak saat itu, gagasan memperpanjang IUPK Freeport Indonesia terus bergulir. Bahlil salah satu yang mendorongnya. “Tidak tertutup kemungkinan pemerintah mengkaji keberlangsungan Freeport setelah kontraknya berakhir," tuturnya seusai orasi ilmiah di Universitas Hasanuddin, Makassar, 7 Oktober 2022. Acara yang digelar dengan kerja sama Freeport Indonesia itu sebelumnya diadakan pula di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya; Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Institut Teknologi Bandung; Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat; dan Universitas Cenderawasih.

Menurut Bahlil, pemerintah berkepentingan menjaga keberlanjutan operasi tambang di salah satu wilayah kerja penghasil mineral terbesar di dunia tersebut. Apalagi investasi yang sudah digelontorkan untuk operasi tersebut sangat besar dan berpotensi meningkat kembali sampai IUPK berakhir nanti, termasuk buat membangun smelter di Fakfak. “Kita tidak boleh lagi berpikir Freeport ini punya orang lain. Sekarang punya Indonesia, punya BUMN.”

Tujuh bulan berikutnya, gagasan itu makin gamblang. Erick Thohir menyebutkan tiga permintaan kepada Freeport. Pertama, menambah kursi direktur yang diisi putra Papua. Kedua, melanjutkan program penghiliran mineral melalui pembangunan smelter agar bahan baku tidak diekspor terus-menerus. Ketiga, menambah porsi saham untuk entitas nasional yang bisa berdampak positif bagi negara. "Nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham, dong," katanya pada 3 Mei lalu.

Sempat berembus kabar bahwa pemerintah sedang menyusun rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Revisi ini antara lain bertujuan mengakomodasi percepatan pemberian izin tambahan kepada Freeport. Namun staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Irwandy Arif, tak menjawab soal itu. “Belum tahu,” ujarnya. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan masa berlaku IUPK Freeport Indonesia bisa diperpanjang hingga 2061 karena cadangan sumber daya mineralnya masih ada dan bisa terus dimanfaatkan. "Kan, dia sudah sekian puluh tahun,” tuturnya di kantor Kementerian Energi pada Jumat, 17 November lalu. Arifin mengatakan salah satu syarat perpanjangan izin adalah adanya cadangan mineral. Dalam konteks Freeport, cadangan mineral yang masih bisa dimanfaatkan adalah di tambang bawah tanah. Menurut Arifin, rencana perpanjangan IUPK bisa diselesaikan secepatnya untuk memberi kepastian atas investasi.