Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengklaim adanya penurunan dalam jumlah lahan sawah. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada pertanian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Dalam hal ini terkait lahan perlindungan produktif. Kita ambil contoh yang paling jelas terlihat adalah pembangunan infrastruktur, terutama di bawah payung PSN (Proyek Strategis Nasional),” ujar Yusuf dalam acara diskusi akhir tahun yang diselenggarakan di Gedung Tempo, Selatan, Jumat, 29 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Infrastruktur jalan tol, misalnya. Pembangunan yang masif ini sebenarnya dinilai sebagai langkah luar biasa, tapi di saat yang sama juga memprihatinkan karena hampir semuanya mengambil lahan pertanian produktif, terutama sawah.
“Karena yang paling gampang digusur itu sawah. Jadi kalo ada PSN, yang paling gampang digusur itu sawah, yang dalam tanda kutip perlawanannya kecil, hampir gak ada,” kata dia.
Menurut Yusuf, sebagian besar proyek-proyek strategis ini berlokasi di Jawa. “Nah Jawa ini masih menyimpan 45 persen sawah nasional. Jadi hampir setengah sawah nasional itu ada di Jawa,” tuturnya.
Dia menilai bahwa sawah merupakan aset yang sangat berharga. Namun, dalam 10 tahun pemerintahan era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Jawa menjadi salah satu lokasi utama PSN.
“Yang kita sorot, yang paling banyak menghabisi sawah itu adalah jalan tol. Di era Jokowi beliau sangat mendorong sekali pembangunan jalan tol,” ucapnya.
Per hari ini, kata Yusuf, sekitar 70 persen jalan tol RI dibangun pada era Jokowi. “Sekarang panjang jalan tol sudah hampir 3.000 km. Kalo di era Presiden Soeharto sampai Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), jalan tol kita tuh cuma 700 sampai 800 km,” ujarnya dalam acara diskusi akhir tahun itu.
Foto 
