Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan divestasi saham 10 persen di PT Freeport Indonesia atau PTFI masih terus berproses. Menurutnya, banyak dinamika yang membuat proses tersebut belum rampung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Erick Thohir mengupayakan proses divestasi melalui holding BUMN tambang, MIND ID, tersebut bisa rampung pada kuartal pertama 2025 mendatang. Hal itu sesuai dengan target yang pernah disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami usahakan (di 2025), karena memang ada beberapa kesepakatan yang dinamikanya cukup kompleks,” kata Erick Thohir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Desember 2024.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia atau PTFI sebesar 10 persen. Langkah dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut.
“Jika berhasil porsi saham pemerintah akan meningkat dari 51 persen menjadi 61 persen,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, dikutip Jumat, 1 November 2024.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, saat ini proses divestasi tengah menunggu finalisasi dari PT Freeport. Hal ini sempat tertunda karena insiden kebakaran di Pabrik Asam Sulfat atau Smelter Manyar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, yang terjadi pada Senin,14 Oktober 2024.
“Beberapa waktu lalu ada insiden kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah tim selesai menangani ini, kami akan lanjutkan pembicaraan soal tambahan saham,” tuturnya.
Bahlil menyatakan, peningkatan kepemilikan saham ini akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Ia merujuk pada kondisi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport yang saat ini sudah lebih dari 50 persen.
Menurutnya, langkah akuisisi saham ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Hal itu, kata Bahlil, bisa terjadi jika hasil negosiasi dengan PT Freeport berjalan sesuai harapan pemerintah.
M Rizki Yusrial berkontribusi pada artikel ini
Pilihan Editor: Sistem Coretax Berlaku 2025, Wajib Pajak Bisa Login Sekarang
Foto 
