Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir percaya diri kementeriannya bisa memenuhi target setoran dividen atau bagi hasil dari perusahaan BUMN ke kas negara tahun ini. Menurut Erick Thohir, target penyetoran dividen untuk BUMN tahun ini adalah sebesar Rp 90 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Erick Thohir mengklaim perusahaan-perusahaan BUMN telah menyetor dividen Rp 20,5 triliun ke negara per Januari 2025. Jumlah tersebut juga dipengaruhi performa BUMN pada tahun lalu. "Jadi kalau Rp 90 triliun dikurangi Rp 20,5 triliun, saya rasa karena performance-nya di tahun 2024, untuk dividen 2025 aman," kata Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menilai kinerja BUMN selama lima tahun terakhir sudah cukup baik. Dia memberi contoh kinerja BUMN yang mampu menyetorkan dividen Rp 85,5 triliun ke negara pada 2024. Jumlah tersebut naik dari dividen BUMN pada 2023, yaitu sebesar Rp 81,2 triliun.
Meski begitu, Erick Thohir tidak berkomentar banyak soal proyeksi setoran dividen BUMN untuk 2026 setelah adanya pemangkasan anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto awal tahun ini. "Apakah efisiensi ini untuk dividen yang tahun 2026 seperti apa, tentu saya mohon maaf belum bisa menjawab sekarang karena kita lihat kondisi makronya juga tidak hanya dalam negeri tetapi tentu kondisi luar negeri," ujar Erick Thohir.
Dia mengatakan ada banyak faktor yang akan mempengaruhi performa BUMN untuk setoran dividen tahun depan. "Tidak hanya dalam negeri tetapi tentu kondisi luar negeri karena kita tahu sekarang banyak perang tarif, perang dagang yang terjadi," ucap dia.
Saat ini, Erick Thohir telah mengusulkan pemangkasan anggaran di kementeriannya menjadi sebesar Rp 215 miliar dari pagu awal Rp 277,5 miliar. Angka tersebut lebih besar dari perhitungan Kementerian Keuangan yang menargetkan anggaran Kementerian BUMN bisa dipangkas hingga menjadi Rp 161,9 miliar.
Pada 22 Januari lalu Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam Inpres itu kementerian dan lembaga diminta membahas pemangkasan anggaran dengan mitra komisi di DPR. Hasil pembahasan dikumpulkan ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
