Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) 2025 yang diselenggarakan di Menara BTN, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2025, nama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah muncul dalam daftar struktur jajaran komisaris dan direksi baru. Fahri menduduki posisi komisaris.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada sejumlah pejabat yang masuk dalam jajaran komisaris BTN yaitu Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengisi posisi Komisaris Utama, dan Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan kepatuhan di Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo mengisi posisi Wakil Komisaris Utama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah lama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri juga dikenal sebagai tokoh yang telah malang melintang di dunia perpolitikan. Manuvernya di dunia perpolitikan telah membawanya pada jabatan-jabatan strategis. Ia juga dikenal sebagai politikus yang kontroversial dengan berbagai pernyataannya di publilk.
Berdasarkan situs pribadi miliknya, Fahri menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada 1990 hingga 1992, namun akhirnya memilih masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992.
Di Universitas Indonesia (UI), karier aktivis Fahri mulai berkembang. Ia terlibat dalam berbagai organisasi mahasiswa dan menjadi ketua umum Forum Studi Islam di fakultasnya. Kegiatan aktivisnya semakin berkembang saat ia menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas pada periode 1996–1997.
Sepanjang perjalanan politiknya, Fahri Hamzah juga menghadapi berbagai kontroversi. Salah satu yang mencuat adalah terkait dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ia terima pada tahun 2007 dari Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan saat itu. Meski sempat mendapat kritik dan pengawasan ketat, investigasi akhirnya membuktikan kebersihannya dari tuduhan tersebut.
Selain itu, Fahri Hamzah juga pernah mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011. Usulan ini kontroversial ini mendapat berbagai respons terutama dari aktivis antikorupsi.
Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
