Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo mengatakan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu dari tujuh strategi dan kebijakan BI dalam memajukan perekonomian nasional periode 2023-2028.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami terus melakukan digitalisasi melalui standardisasi layanan-layanan sistem pembayaran melalui QRIS, fast payment, local currency transaction maupun standar nasional open API sebagai satu bahasa dan layanan sistem pembayaran," kata Perry dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI periode 2023-2028 di Komisi XI DPR di Jakarta, Senin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam acara yang dipantau virtual itu, Perry menuturkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) dan digital rupiah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, enam strategi lain meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak dan kebangkitan ekonomi nasional.
Strategi tersebut juga meliputi pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan (green and sustainable finance) dan sinergi kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk mendorong serta ekonomi dan keuangan inklusif.
Kemudian, penguatan kebijakan dan sinergi dengan pemerintah dan mitra strategis lain untuk kerja sama dan hubungan internasional, serta transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat profesionalitas, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas BI.
Selanjutnya: Sebagai bagian dari strategi akselerasi digitalisasi....
Sebagai bagian dari strategi akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, BI melakukan interoperabilitas dan interkoneksi antarberbagai infrastruktur pembayaran, retail payment system maupun big value payment system.
BI akan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah dalam bentuk fisik melalui soft launching pada April 2023 dan grand launching pada Mei 2023. Selain itu, BI melakukan konsolidasi sistem pembayaran di dalam industri sistem pembayaran dan sedang berproses untuk menerbitkan digital rupiah.
Proof of concept digital rupiah akan diterbitkan pada Juli 2023. Digital rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digital adalah uang dalam format digital yang diterbitkan Bank Indonesia dan menjadi kewajiban BI kepada pemegangnya.
"Sekitar Juli 2023, kami akan menerbitkan project desainnya dan kemudian bersama industri akan kami kembangkan kurang lebih satu setengah tahun ke depan, yaitu fokus kepada wholesale digital rupiah kepada pelaku-pelaku besar yang tentu saja untuk penerbitan, penarikan dan pemusnahan dan juga transaksi antarbank," ujarnya.
Pada tahapan berikutnya, use case wholesale digital rupiah akan diperluas dengan use case tambahan yang mendukung transaksi di pasar keuangan termasuk transaksi-transaksi yang lain ke sektor riil.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
