Manuver Freeport Menggugat Bea Ekspor Tembaga

Dalam conference call kuartal III, President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk mengatakan tingkat kemajuan pembangunan smelter Gresik sudah mencapai 84 persen. Pengerjaan proyek smelter itu segera kelar dan mereka bisa menggelar commissioning atau uji operasi pada kuartal II tahun depan dengan jadwal operasi komersial pada pengujung 2024.

•••

KABAR mengenai rencana Freeport Indonesia melayangkan keberatan soal bea keluar sudah mengemuka pada akhir Oktober 2023. Ketika itu Freeport mempertimbangkan langkah melayangkan gugatan ke pengadilan sebagai bentuk keberatan atas pungutan bea keluar. Pada 23 Oktober 2023, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyatakan tengah menyiapkan permohonan banding ke pengadilan pajak ihwal kebijakan bea keluar. "Tapi untuk ekspor tetap harus kami bayar, walaupun kami bayar dengan keberatan," tuturnya.

Alasan Freeport menyatakan keberatan atas kebijakan ini adalah revisi peraturan bea keluar itu tak sesuai dengan kesepakatan ketika mereka mendapatkan izin usaha pertambangan khusus pada 2018. Walhasil, menurut informasi yang diperoleh Tempo, dalam setiap proses permohonan izin ekspor, Freeport melampirkan pernyataan keberatan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian.  

Presiden Joko Widodo pun sempat menanggapi rencana Freeport menggugat kebijakan bea keluar ekspor konsentrat tembaga. Menurut Jokowi program penghiliran mineral akan terus berjalan meski ada gugatan tersebut. "Setelah nikel stop, masuk ke tembaga, kobalt, masuk lagi ke bauksit dan seterusnya," ucap Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada satu pun negara atau organisasi yang bisa menghentikan program penghiliran mineral yang, menurut dia, bakal mendatangkan banyak manfaat untuk negara. 

Anggota Subkomite Pertambangan dan Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hendra Sinadia, mengatakan pengajuan surat keberatan semacam itu adalah hal yang wajar dan diatur dalam regulasi kepabeanan. Menurut dia, keberatan yang diajukan Freeport menunjukkan kebijakan yang tidak konsisten dan bakal berpengaruh pada iklim investasi di Indonesia. “Aturan itu sering berubah-ubah, sedangkan bentuk investasi sektor tambang bersifat jangka panjang," tuturnya pada 16 Desember 2023.

Seorang pengusaha tambang mengatakan perkara pembayaran bea keluar yang dialami Freeport merupakan isu tunggal. Artinya, masalah yang dihadapi Freeport adalah persoalan spesifik lantaran penentuan pembayaran bea keluar tersebut masuk kesepakatan bersama pemerintah ketika perusahaan itu mendapatkan IUPK dan mendivestasikan sebagian sahamnya kepada Mind Id. Perubahan kebijakan yang terjadi di tengah proses pembangunan smelter, menurut sumber itu, bisa mengganggu perusahaan. Apalagi nilainya besar. “Ada pengeluaran di luar perencanaan di awal,” katanya.

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fahmy Radhi, mengatakan saat ada aturan baru yang muncul, klausul yang dipakai sebelumnya tidak berlaku. Karena itu, dia menambahkan, Freeport harus patuh ketika ada aturan anyar yang mengharuskan pembayaran bea keluar. “Aturan yang dipakai pada 2018 itu sudah diperbarui, maka semestinya harus sesuai dengan ketentuan terbaru," ujarnya. 

Fahmy pun menyoroti Freeport yang sering mendapat kemudahan dari pemerintah. Dia memberi contoh, saat Freeport mendapatkan IUPK yang merupakan pembaruan kontrak karya, ada tiga syarat yang dibahas, yaitu pelepasan saham 51 persen, pembangunan smelter, dan peningkatan pembagian royalti. Namun, menurut Fahmy, ketika pembangunan smelter tidak memenuhi tenggat yang semestinya, Freeport tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga. Freeport sempat menyatakan akan menghentikan operasi di bagian hulu kalau izin ekspor tak kunjung keluar. “Biasanya ancaman penghentian operasi ini berujung pada pengurangan tenaga kerja,” ucap Fahmy. 

Awal tahun ini, Freeport Indonesia pernah mengantongi persetujuan pengurangan bea keluar konsentrat tembaga dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Pengurangan bea keluar itu diperoleh karena pembangunan smelter di Gresik melampaui target yang ditetapkan pada pertengahan tahun lalu.

Saat itu Freeport mengatakan tingkat kemajuan pembangunan smelter mencapai lebih dari 36 persen atau di atas target 30 persen sehingga mereka mendapatkan pengurangan bea keluar. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan tambang seharusnya menyelesaikan pembangunan smelter maksimal pada Juni 2023 atau tepat tiga tahun setelah aturan itu berlaku. 

Executive Vice President External Affairs Freeport Indonesia Agung Laksamana berharap pemerintah bisa menetapkan bea keluar sesuai dengan kesepakatan ketika perusahaan itu beroleh IUPK. “Saat ini kami tengah berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari penyelesaian terbaik," ujarnya.