Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menolak usulan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang. Makan siang gratis adalah salah satu program pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara, ada kemungkinan Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan presiden. Kini pasangan tersebut berencana mengalihkan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, saat ini dana BOS yang diberikan ke sekolah masih minim sehingga perlu ditambah, bukan justru dikurangi apalagi dialihkan semua untuk program makan siang gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia berujar besaran dana BOS Afirmasi yang sempat diusulkan sebagai sumber biaya program makan siang gratis biasanya hanya sekitar Rp 100 juta per tahun. Nilai sebesar itu jelas tidak cukup membiayai makan siang gratis selama satu tahun. Artinya, meski sudah mengorbankan pendidikan, dana untuk melaksanakan program makan siang gratis tersebut tetap saja belum cukup.
"Jika anggaran makan siang gratis dibebankan pada dana BOS, maka pembiayaan pendidikan akan tergerus, sehingga pendidikan berkualitas tidak akan tercapai," kata Retno lewat keterangan tertulis pada Ahad, 3 Maret 2024.
Retno menuturkan total Dana BOS yang digelontorkan pemerintah Indonesia ke sekolah-sekolah saat ini hanya Rp 59,08 triliun per tahun. FSGI mencatat, saat ini dana BOS untuk jenjang pendidikan anak usia dini atau paud sebesar Rp 700 ribu per anak per tahun. Sedangkan untuk jenjang SD sebesar Rp 900 ribu, jenjang SMP Rp 1,1 juta, jenjang SMA Rp 1,5 juta, jenjang SMK Rp 1,6 juta, dan jenjang sekolah luar biasa (SLB) Rp 3,5 juta.
Sementara anggaran program makan siang gratis mencapai Rp 450 triliun per tahun. Sehingga ia menilai dana BOS yang saat ini tidak mungkin cukup untuk membiayai program tersebut. Pun jika dipaksakan itu hanya akan menyebabkan layanan pendidikan terganggu.
Terlebih, menurut Retno, program makan siang gratis berpotensi mubazir. Khususnya ketika anak menolak makanannya karena berbagai alasan.
Dari hasil kajian International Students Assessment atau Pisa pada Desember 2023, Indonesia tidak termasuk negara yang anak-anaknya mengalami kekurangan makan. Terutama anak Indonesia yang sedang bersekolah di semua jenjang pendidikan saat ini.
Selain itu, ia menilai orangtua lebih paham makanan kesukaan anaknya dan dapat memasak sendiri. Olahan makan di rumah juga bisa lebih bersih, bergizi dan sehat. Menurut dia, program makan siang gratis dengan dengan menu yang disamaratakan pasti sangat sulit diterima anak. Ada berbagai kemungkinan alasannya, seperti tidak suka dan alergi makanan tertentu.
"Bisa-bisa maksi gratis itu tidak dimakan oleh anak, kemungkinan dibuang dan mubazirkan uang negara," ucap Retno.
Pilihan Editor: Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan