Gara-Gara Kredit Ekspor

DALAM dinamika perdagangan Indonesia, belakangan ini rotan bertambah marak sebagai komoditi yang melahirkan banyak cerita. Kelanjutan dari larangan ekspor hasil rotan setengah-jadi telah menyulut kemarahan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) dan AS. Pekan lalu kedua pihak telah melancarkan protes. Berita ini menjadi makanan koran luar negeri, seperti South China Morning Post (Hongkong) dan The Straits Times (Singapura). Di Jakarta, Jakarta Post-lah yang mendongkrak perkara ini ke permukaan. Berita protes MEE dan AS itu, juga diungkapkan oleh Menteri Muda Perdagangan Soedradjad Djiwandono, Sabtu dua pekan silam -- dalam acara makan siang Departemen Perdagangan dan para wartawan. Kabarnya, bulan depan pihak MEE akan mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk meminta penjelasan, sembari menjinjing ancaman bahwa soal ini akan dibicarakan dalam pertemuan GATT di Jenewa. Dasar protes mereka adalah: banyak perusahaan -- yang mendasarkan produknya dari rotan -- jungkir balik akibat ulah pemerintah Indonesia. Konon AS telah meminta agar RI meninjau kembali larangan ekspor rotan, yang dianggapnya melanggar kesepakatan multilateral. Jika Jakarta bersedia, kata Sudradjad Djiwandono di pertemuan itu, AS akan memberikan potongan tarif (impor) bagi komoditi Indonesia. Menghadapi delegasi MEE nanti, Dirjrn Perdagangan Luar Negeri Paian Nainggolan sudah menyiapkan jawaban. Alasan yag akan diberikannya, antara lain, "Dengan terpaksa Pemerintah telah melarang ekspor rotan setengah-jadi, karena bagian terbesar hutan di Indonesia akan habis jika pemotongan rotan melebihi jumlah yang tumbuh." "Semoga delegasi Eropa akan puas," tambah Paian. Anehnya, Sudradjad selalu mengelak kalau dimintai keterangan lebih jauh. Sebuah sumber TEMPO menyatakan, di balik protes AS, sebenarnya ada ganjalan. Persoalan rotan hanya picu -- untuk meletupkan kemasygulan AS terhadap kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam soal kredit ekspor. Kemudahan ekspor ini, kabarnya, hanya ditolerir AS sampai April 1988. Tapi oleh sebuah negosiasi, kebijaksanaan itu akan dibiarkan sampai April tahun ini. Rupanya hal ini tak bisa mereka biarkan, tapi sekaligus tak bisa diteriakkan pula. Maka kasus rotan jadi tumpuan kemarahan mereka. Bagaimana dengan MEE? Jawabannya ada pada Ketua Harian Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Tjipto Wignyoprayitno. Katanya, yang disebut protes ini sebenarnya hanya berupa pertanyaan lisan yang disampaikan oleh seorang duta besar sebuah negara Eropa kepada Departemen Perdagangan. Ini ada hubungannya dengan soal kemanusiaan. "Di sana banyak orang invalid yang mengandalkan rotan sebagai bahan kerajinannya," kata Tjipto. Tjipto membenarkan bahwa larangan ekspor itu memang dipercepat. Yang mestinya berlaku April 1989 ini, pelaksanaannya sudah mulai Juni tahun silam -- kendati baru benar-benar efektif per Oktober lampau. Bagi pemerintah, kenyataan tersebut bisa dijadikan dasar kebijaksanaan, demi kepentingan industri rotan. Misalnya, menyangkut pembinaan para perajinnya, supaya tidak menghasilkan karya itu-itu lagi, tapi menampilkan desain-desain baru yang bisa bersaing, katakanlah, dengan kerajinan rotan dari Filipina. Jadi, bukan sekedar bagaimana menghadapi protes-protes, tapi upaya apa saa yang diperlukan bagi pengembangan industri rotan di sini. Apalagi kalau protes itu, seperti dikatakan oleh Tjipto, "Lebih banyak merupakan akal-akalan Belanda, supaya bisa tetap jadi distributor rotan Indonesia untuk Eropa." Mohammad Cholid