Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Solo - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan mengawal akses perbankan untuk pelaku usaha penggilingan padi, terutama skala kecil. Ia berharap ke depan para pelaku penggilingan padi skala kecil tidak kalah bersaing dengan pabrik yang besar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) 2025 yang digelar di Diamond Convention Hall, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 15 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Zulhas, para pelaku usaha penggilingan padi kalah bersaing dengan pabrik besar dari sisi efisiensi.
"Teman-teman ini (pelaku usaha penggilingan padi) kalah efisien dengan pabrik besar karena mesin-mesinnya lebih bagus. Ini sudah MoU berkali-kali, teman-teman yang ingin mendapat revitalisasi pabrik padinya. Jadi nggak minta, pinjam tapi mintanya bunganya bunga KUR, sudah MoU terus, tapi nggak dapat-dapat," ujar Zulhas.
Untuk itu, ia pun berjanji akan mengawal pemilik usaha penggilingan padi skala kecil itu untuk bisa mengakses pinjaman bank. Bahkan, ia mengatakan, siap mengantar mereka ke bank menemui direktur hingga Menteri BUMN.
"Saya janji di mana yang akan pinjam nanti dikawal. Saya akan antar, kawal ke perbankan. Boleh ke Menteri BUMN sampai ke Dirut Bank BRI, Mandiri, atau BNI, saya antar sampai dapat. Karena nggak adil pabrik kecil memerlukan kredit nggak dapet, sementara yang besar satu aja sudah puluhan triliun misalnya," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono dan Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso.
Zulkifli Hasan mengatakan dengan adanya perjanjian kerja sama itu ada jaminan Bulog akan menyerap atau membeli gabah dari petani melalui Perpadi.
"Tadi sudah MoU antara Perpadi dengan Bulog, harus membeli gabah dari petani Rp 6.500. Nanti Bulog akan membeli berasnya. Sesuai dengan kriteria kekeringannya itu," kata dia.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sopran Kenedi mengatakan sepanjang tahun 2025 ini siap mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani di wilayah itu.
"Penyerapan akan dilakukan sesuai dengan kualitas dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru," kata dia.
Sopran menambahkan penyerapan gabah dan beras petani dilakukan secara serentak mulai 15 Januari 2025. Hal tersebut mengacu pada keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2025, Tentang Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
"Jadi, mulai 15 Januari 2025 ini, Perum Bulog Kanwil Jateng melalui Satuan Kerja (Satker) penyerapan gabah beras dan didukung seluruh penggilingan padi Mitra Kerja Pengadaan Bulog, mulai menyerap gabah hasil produksi petani di wilayah kerja Jawa Tengah, dan juga beras hasil produksi penggilingan serta pengusaha perberasan," katanya.
Foto 
