Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ekonom menunggu pembacaan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi akan membacakannya dalam rangkaian sidang tahunan MPR pada Senin hari ini, 16 Agustus 2021, mulai pukul 9 pagi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal misalnya, menunggu pidato presiden soal kesehatan dan penciptaan lapangan kerja. Ia menilai sektor kesehatan mesti tetap jadi prioritas di tahun 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Karena epidemiolog banyak yang memperkirakan pandemi kita masih akan menghadapi pandemi ini dalam beberapa tahun ke depan," kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 15 Agustus 2021.
Sampai sekarang saja, kata dia, program vaksinasi masih lambat sehingga upaya mencapai herd immunity masih lama. Tanpa herd immunity, kata dia, ekonomi Indonesia tidak akan leluasa bergerak. Sehingga, Ia berharap anggaran kesehatan di 2022 tetap harus besar.
Sementara dalam 2 tahun terakhir, jumlah pengangguran juga mengalami peningkatan. Sehingga di 2022, Faisal menilai pekerjaan rumah tersebut pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja.
Salah satu terobosan bisa melalui program padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Akan tetapi, program ini akan sulit dilakukan kalau masih banyak yang belum disuntik vaksin. Untuk itulah, kata dia, upaya vaksinasi demi mengejar herd immunity ini perlu dikejar di 2022.
Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam menunggu pesan pemerintah soal kebangkitan ekonomi di 2022. Ia berharap Nota Keuangan hari ini bisa memberi pesan bahwa pemerintah menjadikan tahun 2022 sebagai tahun kebangkitan perekonomian nasional seiring dengan meredanya pandemi.
Untuk mendorong kebangkitan tersebut, Piter berharap pemerintah akan memanfaatkan ruang defisit yang diberikan oleh UU Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 secara maksimal.
Menurut Piter, pemerintah jangan takut atas kritik nyinyir yang selalu mempermasalahkan kenaikan defisit fiskal atau kenaikan utang pemerintah. "Pemerintah selama ini meyakini bahwa keuangan negara aman, data-datanya juga menunjukkan hal itu," kata Piter.
Sehingga, kata Piter, hal yang sekarang lebih penting adalah memulihkan perekonomian demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, kenaikan defisit bisa digunakan untuk menciptakan kembali lapangan kerja bagi masyarakat, sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan.
"Jangan sampai kita kehilangan momentum pemulihan ekonomi hanya karena kita ingin defisit fiskal kelihatan kecil," kata dia.
FAJAR PEBRIANTO
Foto 
