Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyebut, realisasi transisi energi yang digadang-gadang pemerintah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun. Menurut dia, transisi energi di Indonesia masih berada di persimpangan jalan antara tetap mengakomodasi kepentingan ekonomi dan politik dari industri fosil, atau segera beralih ke energi terbarukan dan membangun ekonomi rendah karbon.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ditambah, kata Fabby, penurunan target energi baru terbarukan (EBT) menjadi 17 persen pada 2025 yang disampaikan Dewan Energi Nasional, menunjukkan pemerintah menyerah dalam memenuhi targetnya sendiri. “Alasan yang disampaikan pemerintah karena targetnya tidak realistis, lalu kenapa membuat target yang tidak realistis?” ujarnya dalam acara Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2025 yang diselenggarakan secara daring pada Kamis, 5 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fabby mengatakan, seharusnya ketika membuat target tertentu, pemerintah menyusun strategi dan rencana untuk mencapai target tersebut. Namun, yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya. Dia menilai, apa yang terjadi selama ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah mencapai target pembaruan energi. Dalam catatannya, Fabby menyebut pemerintah ragu-ragu dalam menentukan arah dan laju transisi energi.
Menurut dia, dalam perjalanan menuju transisi energi ini, persoalan yang menghambat dari tahun ke tahun sama, yakni mengenai resistensi kebijakan antar lembaga yang tak saling beriringan.
Meski demikian, Fabby mengaku cukup optimis dengan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan EBT ini. Sebabnya, Prabowo dalam kunjungan internasionalnya di Konferemsi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brazil telah menyampaikan target penghapusan energi berbasis fosil dalam waktu 15 tahun. Selain itu, kata dia, dalam KTT APEC, PRrabowo juga menyampaikan target 100 EBT dalam 10 tahun dari sekarang.
“Saya mengintrepretasikan (klaim Prabowo) tersebut sebagai sesuatu yang serius dan bukan omon-omon,” kata dia. “ Mungkin belum didesiminasikan dengan pembantu-pembantunya di kabunet, tetapi ini akan menjadi tantangan dan mungkin Pak Presiden juga berharap agar menteri dan jajarannya dapat menemukan cara terbaik untuk mencapai target in,” lanjut Fabby.
Dia mengatakan, transisi energi merupakan misi dan bukannya permasalahan mengenai realistis atau tidak. Namun, transisi energi merupakan tantangan.
Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) telah merevisi target bauran energi baru terbarukan lewat pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN). DEN mengusulkan revisi peraturan pemerintah atau PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam peta jalan transisi energi pada Revisi PP KEN itu, ditargetkan pada tahun 2030 bauran energi primer EBT mencapai 19-21 persen, lalu mencapai 38-41 persen pada 2040, dan 70-72 persen pada 2060.
Namun, DEN mengungkapkan pembaharuan KEN itu belum disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Adapun perubahan target itu bertujuan agar capaian target tetap masuk, meski hanya tercapai di skenario angka terendah.
Amelia Rahima Sari berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
