Ignasius Jonan Sindir Beda Pendapat tentang Bencana di Medsos

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Ignasius Jonan menyindir adanya perbedaan pendapat di media sosial ihwal bencana. "Buminya satu, sekolahnya beda, pendapatnya beda, ini yang saya heran," ujarnya di Gedung Kementerian ESDM, Jumat, 12 Oktober 2018.

Baca: Selain soal BBM, Ini 3 Pernyataan Kontroversial Ignasius Jonan

Pernyataan Jonan itu di antaranya menanggapi banyaknya silang pendapat di media sosial terkait penyebab gempa. "Kalau ilmu yang saya sekolah waktu itu tidak ada. Buminya satu, ilmunya satu, pendapatnya satu. Makanya geologi itu ilmu kura-kura saya bilang itu. Banyak yang komentar, satu hal komentarmya macem-macem," ucapnya.

Saking macam-macamnya karena banyak orang dengan latar belakang yang berbeda ikut berpendapat, menurut Jonan, kondisi menjadi tidak kondusif. "Biasanya ketika terjadi gempa, orang-orang geologi melihatnya pada alam," katanya.

Namun biasaya, kata Jonan, para sarjana geologi biasanya jarang berkomunikasi dengan masyarakat luas. "Jadi lihatnya alam, kadang alam gaib juga dan segala macam," ucapnya sambil bercanda. "Nah akibatnya kalau sudah gini, semuanya komentar, karena lama tidak nulis, akhirnya nulis (di media sosial). Nulis ini kadang pemberitaannya bisa simpang siur."

Jonan berharap hal-hal yang simpang  siur soal bencana tersebut dapat diluruskan agar masyarakat tidak bingung. Sebelumnya gempa berkekuatan 7,4 skala richter dan tsunami yang menerjang kawasan Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Pasangkayu pada Jumat, 28 September 2018.

Lebih lanjut Jonan mengatakan untuk segera membentuk tim resmi sebagai corong pemerintah mengenai informasi bencana. "Jadi dibikin tim segera. Nah ini yang jadi corong resmi negara, bukan pemerintah saja, tapi negara," tuturnya.

Baca: Maju Mundur Kenaikan BBM, Komunikasi Kabinet Jokowi Dipersoalkan

Menurut Ignasius Jonan, yang paling penting dan harus ada badan otoritas untuk menginformasikan mengenai bencana. Jonan menyarankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai otoritas. "Kami mendukung dari badan geologi, BMKG dan sebagainya. Perlu ada satu yang menginformasikan ini supaya kita bisa menjelaskan dan ada pencegahan sebelumnya," ujarnya.