Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan banyak masalah pertanahan yang diadukan masyarakat di layanan Lapor Mas Wapres yang diluncurkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari 1.000 laporan yang masuk saban hari, kata Nusron 300 hingga 370 laporan merupakan tentang pertanahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Biasanya sudah diadukan di Kantor Pertanahan tapi diadukan lagi,” kata Nusron saat memberi pengarahan ke jajaran Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Senin, 6 Januari 2025, dikutip dari keterangan tertulis. “Apa maknanya? Apakah tidak puas dengan jawaban orang-orang pertanahan bagian pelayanan pengaduan?”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oleh karena itu, ia mengingatkan jajarannya untuk melayani pengaduan masyarakat dengan sepenuh hati. Semua pengaduan pertanahan, kata Nusron, mesti dijawab dengan cara memuaskan dan tidak asal-asalan. “Pengaduan harus dijawab. Kalau perlu, datangi rumahnya,” kata Politikus Partai Golkar itu.
Nusron juga meminta agar pengelolaan pengaduan di masing-masing satuan kerja dioptimalkan. Ia mengatakan, seluruh jajaran wajib memantau laporan atau aduan yang masuk di seluruh kanal pengelolaan pengaduan dan segera menindaklanjutinya. Menurut dia, pengelolaan pengaduan menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) dari kinerja satuan kerja.
Banyaknya persoalan pertanahan di tanah air juga pernah disampaikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Bahkan, AHY mengatakan kasus sengketa tanah tidak pernah selesai. Ia merasakannya ketika menjabat Menteri ATR/Kepala BPN selama Februari hingga Oktober 2024.
Adapun sepanjang 2024, tercatat ada 5.973 kasus pertanahan yang dilaporkan warga ke Kementerian ATR/BPN. Nusron mengklaim 2.161 kasus sudah diselesaikan. Kasus-kasus yang sudah beres itu mencakup 936 sengketa, 32 konflik, dan 1.193 perkara pertanahan.
"Kasus yang kami selesaikan mulai dari konflik individu, konflik dengan korporasi, hingga perkara yang melibatkan negara," kata Nusron di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024, dikutip dari keterangan resmi.
Dari laporan yang masuk, Nusron mengatakan ada 5.552 kasus yang masuk kategori low intensity conflict atau konflik rendah. Misalnya, perselisihan antarindivisu terkait dengan warisan. Kemudian, ada 374 kasus yang tergolong high intensity conflict yang umumnya melibatkan individu dengan korporasi, korporasi dengan negara, atau antarkorporasi. Sebagai contoh, kasus pengambilalihan tanah rakyat oleh perusahaan atau akuisisi tanah negara oleh pihak swasta.
Terakhir, ada 47 kasus dalam kategori political intensity conflict. Maksudnya, konflik ini pertanahan ini berpotensi melahirkan dampak politik, seperti sengketa tanah masyarakat dengan negara dalam proyek infrastruktur. "Misalnya, dalam pengadaan jalan tol," ujar Nusron.
Nusron berujar, pengelompokan kasus berdasarkan intensitas konflik dilakukan agar menjadi dasar Kementerian ATR/BPN untuk merumuskan kebijakan efektif di masa depan. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya penyelesaian konflik pertanahan dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.
Pilihan Editor: Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah. Apa Artinya?
Foto 
