Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Head of Advisory Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia, Vivin Harsanto, angkat bicara soal dampak pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur terhadap nasib sektor properti di Jabodetabek.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ia yakin properti di Jabodetabek tetap bertahan walaupun ibu kota negara pindah. Apalagi jika pusat bisnis masih dipusatkan di Jakarta, artinya kota-kota satelit di sekitar Jakarta akan tetap membutuhkan atau menyediakan area dan hunian bagi pekerja yang beraktivitas di pusat bisnis Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kita melihat properti di kawasan Jabodetabek akan tetap bertahan," ujar Vivin dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.
Adapun prospek properti di kawasan IKN dan sekitarnya, menurut dia, sudah ada captive market dari pemerintah yang direncanakan untuk pindah ke sana. Captive market ini kemungkinan diawali dengan kantor-kantor pemerintahan, kemudian juga kebutuhan untuk keluarga, kebutuhan untuk fasilitas pelengkap seperti fasilitas komersial dan hunian.
Menurut Vivin, berikutnya tergantung seberapa cepat proses pemindahan IKN itu terjadi. "Sehingga, kalau memang captive market tersebut dari sisi komersial atau perkantoran sudah ada, mungkin juga akan ada turunan-turunan dari sektor tersebut."
Sementara itu, Head of Research JLL Indonesia, Yunus Karim, menyebutkan sektor properti kawasan Jabodetabek masih bakal diminati pasar walaupun ibu kota negara pindah.
Sebab, menurut dia, visi pemerintahan tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan komersial untuk Indonesia. "Dan pusat pemerintahan nanti berada di IKN Nusantara," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 12 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada 2022. Dana itu akan dipakai untuk mempersiapkan infrastruktur dasar ibu kota.
“Sampai 2024 kita kan akan membangun infrastruktur dasar, seperti Istana, waduk, kali, dan lain-lain. Kebutuhannya sekian triliun dari APBN itu tidak bisa (dihitung), tapi 2022 disiapkan Rp 12 triliun dari APBN,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022.
Pemerintah akan membangun IKN secara bertahap sampai final pada 2045. Untuk tahap pertama, pemerintah berencana membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan akses jalan menuju ibu kota. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada 2024.
Adapun pembangunan tahap pertama membutuhkan ongkos investasi Rp 110 triliun. Namun besaran porsi APBN untuk keseluruhan kebutuhan pembangunan ibu kota belum ditetapkan.
ANTARA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
