Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur memastikan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejauh ini belum berdampak pada industri mebel. Meski demikian, ia mewanti-wanti pemerintah agar tidak menerapkan aturan ini pada sektor hilir industri kreatif yang memiliki ketahanan modal lebih lemah dibanding perusahaan berbasis sumber daya alam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sejauh ini, DHE belum menyasar ke industri kami. Memang media banyak bertanya tentang kebijakan ini, tetapi saya sudah menyampaikan ke pemerintah bahwa DHE ini sebaiknya tidak menyasar industri hilir seperti kami,” ujar Sobur saat ditemui dalam pameran furnitur Indonesia International Furniture Expo (IFEX) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, jika aturan tersebut diterapkan tanpa pengecualian, industri mebel yang berbasis ekspor akan mengalami guncangan. “Modal kami tidak sekuat perusahaan SDA. Jika DHE 100 persen diberlakukan ke industri kami, pasti akan terjadi guncangan,” tuturnya.
Meski begitu, Sobur menyebut kebijakan DHE SDA memang lebih diarahkan ke sektor hulu, terutama yang terkait dengan hasil industri alam seperti pertambangan. “Mereka akan menyasar kayu, tapi tidak ke industri kreatifnya. Tidak ke hilirnya,” katanya.
Industri mebel dan kerajinan kayu, kata Sobur, merupakan salah satu sektor unggulan ekspor Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara. Namun, dia mengungkapkan, pelaku usaha kerap menghadapi tantangan terkait pasokan bahan baku dan kebijakan regulasi yang dinilai kurang mendukung pertumbuhan industri kreatif berbasis kayu.
Dengan belum disasarnya industri hilir oleh kebijakan DHE SDA, ia menyebut, dpelaku industri mebel setidaknya masih dapat bernapas lega. Namun, menurutnya, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat kemungkinan perubahan kebijakan di masa mendatang. HIMKI berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam merancang kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri kreatif Indonesia.