Jatah Orang Miskin Naik, tapi...

TAK kurang-kurang dana mengalir ke masyarakat miskin di Indonesia. Tak sedikit lembaga yang berusaha meringankan beban mereka. Dan kepedulian pemerintah akan nasib kaum papa juga kian meningkat. Dua pekan silam, pemerintah memutuskan untuk menaikkan dana kompensasi bagi kaum miskin, khusus dalam menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dana kompensasi itu naik dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 2,2 triliun (untuk rinciannya, lihat tabel). Tambahan dana ini diperoleh setelah pemerintah dan DPR sepakat menekan defisit anggaran dari 3,8 persen menjadi 3,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Tapi tujuan menggapai kaum papa apakah bisa terlaksana? Tak mudah menjawabnya sekarang. Namun, dari sektor dan target yang memperoleh bantuan pemerintah, tampaknya masyarakat miskin yang akan dijangkau cukup luas. Sebut saja dana kompensasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan, yang mendapat prioritas tertinggi. Di sektor kesehatan, dana kompensasi dipakai untuk pengadaan vaksin dan obat generik. "Layanan kesehatan di puskesmas memang sudah gratis. Tapi masyarakat tetap harus membeli obat. Itu yang akan kita bebaskan," kata Dokter H. Setiawan Soeparan, M.P.H., Kepala Biro Perencanaan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Begitu pula penyaluran dana kompensasi untuk sektor pendidikan. Sebagian besar dana kompensasi di sektor ini digunakan untuk pemberian beasiswa kepada anak-anak SD/madrasah ibtidaiah dan siswa SLTP/madrasah sanawiah. Selain itu, pemerintah membantu biaya operasional lebih dari 8.000 SD/SLTP. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Burhanuddin Abdullah, hal ini dilakukan karena keluarga miskin rata-rata mengabaikan pendidikan anaknya. Begitu sudah bisa bekerja, anak-anak itu dilepas untuk mencari makan sendiri. "Akan terjadi pembodohan yang mahahebat dari generasi ke generasi," kata Burhanuddin. Karena itu, pemerintah hendak memotong kemungkinan tersebut.

Kendati demikian, tak semua dana kompensasi sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Seharusnya dana itu hanya diberikan kepada mereka yang paling menderita atau berada di lapisan paling bawah. Namun, pemerintah masih saja menyediakan subsidi untuk angkutan yang notabene hanya dimanfaatkan oleh pengusaha atau pemilik angkutan. Dan hanya bus kota yang mendapatkan subsidi, sehingga tarif mikrolet dan angkutan pedesaan, mau tidak mau, harus naik mengikuti kenaikan harga BBM. Lagi-lagi masyarakat kelas bawahlah yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.

Hal yang sama terjadi pada pengucuran dana kompensasi untuk usaha kecil dan menengah, yang nilainya lumayan, yakni Rp 56,3 miliar. Banyak pihak mempertanyakan pengucuran ini karena dilihat dari lapisan ekonominya, pengusaha kecil dan menengah seharusnya tidak termasuk mereka yang layak dibantu. Mestinya bank-banklah yang menyediakan kebutuhan dana pengusaha kecil dan menengah. Sayangnya, pemerintah tak pernah bisa memaksa perbankan terjun ke dunia usaha kecil dan menengah. Akibatnya, dipakailah dana kompensasi untuk membantu mereka.