Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta para aparatur sipil negara atau ASN di seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah menggunakan kartu kredit pemerintah. Menurutnya, penggunaan sistem keuangan digital ini akan mendorong akselerasi pada perekonomian Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya minta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan kartu kredit pemerintah guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," tuturnya secara virtual dalam pembukaan Festival Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta pada Senin, 8 Mei 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia pun mendorong Bank Indonesia atau BI untuk terus memperkuat sistem kartu kredit pemerintah untuk mempermudah belanja pemerintah pusat dan daerah. Jokowi menilai langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja pemerintah.
"Penggunaan kartu kredit pemerintah juga dapat memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya Jokowi kerap menyinggung instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang realisasi belanjanya masih rendah. Padahal, menurut Jokowi belanja pemerintah menjadi komponen penting dalam mendorong perekonomian. Ia menekankan belanja pemerintah juga dapat menjaga laju inflasi.
Jokowi pun menyebut aja memberikan sanksi bagi instansi yang nilai belanja produk dalam negerinya rendah. Sanksi tersebut, kata Jokowi, bakal dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD itu. sanksinya ini akan dirumuskan nanti oleh Pak Menkomarinves," ujar Jokowi di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023.
Selain sanksi, Jokowi menyebut akan ada insentif untuk aparatur sipil negara atau ASN di instansi yang nilai belanja produk dalam negerinya tinggi. Intensif tersebut salah satunya berupa kenaikan tunjangan kinerja atau tukin. Dia juga berharap penggunaan kartu kredit pemerintah ini dapat mendorong realisasi belanja di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
RIANI SANUSI PUTRI | M JULNIS FIRMANSYAH
Baca juga: Ganjar, Prabowo, atau Anies? Ini Kriteria Calon Presiden Pilihan Aktivis dan Buruh Perempuan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
