Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Yogyakarta -Selama dua tahun, ada sebanyak 14 kecelakaan pembangunan infrastruktur. Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Mochamad Basuki Hadimuljono menghentikan sementara pembangunan yang membutuhkan pekerjaan berat di atas (elevated). Ia juga bertanya-tanya ada apa sering terjadi kecelakaan kerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Selama dua tahun ada 14 kali kan, ini yang ke-14. Makanya kita hentikan dulu, iki ono opo," kata Basuki usai menerima Anugerah Herman Johannes Award di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Selasa, 20 Februari 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ia menyebut, selama ini kecelakaan pada proyek infrastruktur terjadi bukan saat jam sibuk. Begitu pula kecelakaan proyek Tol Becakayu karena tiang girder ambruk. Pihaknya telah menerjunkan tim untuk menginvestigasi kejadian yang memakan korban luka dari para pekerja itu.
"Semua pekerjaan yang berada di atas tanah yang membutuhkan pekerjaan berat, seperti pemasangan girder dan sebagainya, baik itu tol di Sumatera, tol di Jawa, tol di Kalimantan, tol di Sulawesi, jembatan-jambatan panjang saya berhentikan dulu sementara," kata dia
Ia menyatakan, penghentian pekerjaan proyek itu untuk memberi waktu kepada Komisi Keselamatan Konstruksi untuk bekerja. Soal waktu dimulai kembali, ia menyatakan menunggu perintahnya.
“Saya minta untuk semua berhenti. Dari LRT, tol, jembatan yang membutuhkan pekerjaan berat di atas, semua kami hentikan untuk dilakukan audit Komite Keselamatan Konstruksi. Kalau sudah selesai go or not go nya tunggu perintah saya,” kata Basuki.
Ia menjelaskan, proyek yang dihentikan tidak hanya yang di Jakarta. Tetapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya proyek nasional tetapi semua konstruksi yang membutuhkan pembangunan di atas.
Seperti pembuangan tol, jembatan, dan LRT di Jawa maupun di Sumatera. Termasuk proyek pembuatan jembatan di Papua harus dihentikan. Padahal seharusnya sekarang sudah bisa dilakukan.
“Saya rekomendasikan ke Menteri Perhubungan, ada kesalahan konstruksi, semua harus dibongkar, yang roboh maupun yang tidak,” kata Menteri PUPR, Basuki.