Kementerian Keuangan: Tidak Semua Daerah Bisa Terbitkan Obligasi

Penjelasan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman tentang obligasi daerah.

14 April 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Luky Alfirman, di Jakarta, 4 April 2024. Tempo/Febri Angga Palguna

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

OJK dan Kementerian Keuangan segera menerbitkan aturan obligasi daerah.
Ada risiko gagal bayar dalam penerbitan obligasi daerah.
Kementerian Keuangan akan mewajibkan daerah memiliki debt management unit.

RENCANA penerbitan aturan mengenai obligasi daerah menuai reaksi pro dan kontra. Banyak yang melihat penerbitan surat utang oleh daerah sebagai hal yang berisiko tinggi. Apalagi secara umum saat ini utang pemerintah terus melambung. Namun daerah juga memerlukan mekanisme pembiayaan kreatif di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai proyek tertentu.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

obligasi-daerah

obligasi

utang-pemerintah

kementerian-keuangan

surat-utang

Ghoida Rahmah

Bergabung dengan Tempo sejak Agustus 2015, lulusan Geografi Universitas Indonesia ini merupakan penerima fellowship Banking Journalist Academy batch IV tahun 2016 dan Banking Editor Masterclass batch I tahun 2019. Pernah menjadi juara Harapan 1 Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan di 2016 dan juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Kategori Media Cetak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Menjadi Staf Redaksi di Koran Tempo sejak 2020.

Edisi 14 April 2024