Aturan Penerbitan Obligasi Daerah Menurut OJK

Apa kata OJK soal aturan penerbitan obligasi daerah?

14 April 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Ootoritas Jasa Keuangan Antonius Hari Prasetyo Moerdianto. Dokumentasi Pribadi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

OJK akan mempermudah syarat penerbitan obligasi daerah.
Penerbitan obligasi daerah tak memerlukan peraturan daerah yang disetujui DPRD.
Audit BPK tidak lagi diperlukan dalam penerbitan obligasi daerah.

OTORITAS Jasa Keuangan coba menyederhanakan aturan penerbitan obligasi daerah. Restu OJK sebagai regulator pasar modal menjadi gerbang akhir sebelum pemerintah daerah meluncurkan surat utang.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

obligasi-daerah

ojk

bpk

kementerian-dalam-negeri

kementerian-keuangan

surat-utang

Ghoida Rahmah

Bergabung dengan Tempo sejak Agustus 2015, lulusan Geografi Universitas Indonesia ini merupakan penerima fellowship Banking Journalist Academy batch IV tahun 2016 dan Banking Editor Masterclass batch I tahun 2019. Pernah menjadi juara Harapan 1 Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan di 2016 dan juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Kategori Media Cetak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Menjadi Staf Redaksi di Koran Tempo sejak 2020.

Edisi 14 April 2024