Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan dana desa akan menjadi salah satu sumber utama anggaran untuk menghidupkan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Rencananya, akan ada 70 ribu hingga 80 ribu Koperasi Desa di seluruh Indonesia. Guna mewujudkan angan tersebut, diperkirakan butuh modal awal Rp 210-350 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lantas mengapa dana desa menjadi salah satu sumber utama anggaran Koperasi Desa Merah Putih?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto guna mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi desa. Keputusan itu diambil setelah Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya di Kabinet Merah Putih pada Senin, 3 Maret 2025.
Dengan adanya koperasi desa tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan seperti rantai distribusi yang panjang hingga keterbatasan modal. Selain itu, koperasi desa juga dikehendaki merampungkan problem dominasi middleman yang acap menekan harga hasil pertanian dan produk desa.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang mengikuti rapat tersebut, mengatakan butuh anggaran paling tidak Rp 350 triliun untuk modal awal. Sebab, dalam satu tahun, kata Budi Arie, pemerintah menargetkan pembangunan 70-80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia. Setiap desa dipatok membutuhkan modal Rp 3-5 miliar per tahun.
“Tapi itu tergantung asesmen setiap daerah,” ujarnya di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025.
Termasuk dana desa, akan ada empat alternatif sumber utama pendanaan Koperasi Desa Merah Putih. Tiga lainnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta pinjaman dari bank-bank dalam Himpunan Bank Negara (Himbara): BRI, BNI, Bank Mandiri dan lainnya.
Menurut Zulkifli Hasan atau Zulhas, dana desa menjadi salah satu sumber utama karena setiap desa di Indonesia mendapat alokasi dari APBN. Bekas Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju ini menyatakan pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program tersebut.
“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 3 Maret 2025.
Sebagai informasi, sejak 2015, pemerintah telah menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk dana desa guna menyokong pembangunan ekonomi di perdesaan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN itu memperkirakan dana desa yang dapat digunakan untuk Kopdes Merah Putih sekitar Rp 1 miliar per tahun.
“Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 – 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, pihaknya akan merevisi regulasi terkait demi mendukung penggunaan dana desa untuk Kopdes Merah Putih. Menurut dia, langkah ini perlu dilakukan karena program tersebut bertujuan memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
Zulhas mengabarkan kembali, ada kemungkinan Koperasi Desa Merah Putih akan dibiayai APBN atau APBD. Ia menyampaikan pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan dan berupaya menyegerakan peluncuran. Targetnya, ujar dia, koperasi bisa mulai beroperasi per Juli 2025.
“Tapi dari mana sumbernya, APBD atau APBN lagi kita matangkan,” kata Zulhas di kediamannya, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin, 31 Maret 2025.
Riani Sanusi Putri, Sultan Abdurrahman, dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
