Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebut ada 120 delegasi perusahaan asal Hong Kong yang berminat menanamkan investasi di bidang Teknologi Informasi (TI). Menurut dia, peluang tersebut perlu dioptimalkan dalam upaya pemberantasan angka kemiskinan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini delegasi terbesar yang pernah ada dari Hong Kong, 120 delegasi, very big one, tidak pernah ada sebelumnya, dan kali ini BP Taskin ingin memasukkan intervensi TI untuk membantu akselerasi kerja dari badan supaya beban yang banyak di badan jadi bisa terakselerasi dalam berbagai aspek yang ada,” tuturnya saat ditemui di kantornya di kawasan Jakarta Pusat Kamis, 9 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan aktivis dari golongan pemuda pada era Orde Baru tersebut mengaku terbuka dengan peluang investasi tersebut. Ia optimistis pengalaman pemerintah Cina yang berhasil mengentaskan 800 juta orang miskin dalam 40 tahun terakhir juga bisa diterapkan dengan melakukan hal serupa terhadap bangsa Indonesia, yakni dengan menggabungkan inovasi teknologi untuk membangun ekosistem bisnis yang menghidupkan perputaran keuntungan bagi rakyat miskin.
Budi menyebutkan ekosistem yang nantinya akan dibangun memiliki asas dari orang miskin, oleh orang miskin, dan untuk orang miskin. Artinya, keuntungan dari program apapun yang nantinya diterapkan BP Taskin melalui kerja sama tersebut merupakan hak milik orang-orang miskin Indonesia yang menjadi sasaran utama program.
Sebagai salah satu delegasi yang juga hadir hari itu, komunitas teknologi digital Cyberport menyatakan antusiasmenya untuk menghubungkan ekosistem digital negaranya dengan Indonesia. Pihaknya mengklaim telah berpengalaman dalam hal pembangunan digital di banyak industri di negaranya.
“Termasuk pendidikan, masyarakat secara umum tentang manfaat dari pembangunan digital, yang bisa menaikkan status kemiskinan di masyarakat luas,” ujar Kepala Misi Publik Cyberport Eric Chan, Kamis.
Adapun Budi menjelaskan, langkah pertama yang akan diambil adalah bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam memetakan kantung-kantung kemiskinan dari 25,22 juta masyarakat miskin yang terdaftar oleh negara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, peluang investasi dari Cyberport bisa ditetapkan salah satunya melalui sektor teknologi untuk mendorong masyarakat miskin tidak lagi hanya menjadi pengguna, melainkan juga pencipta lapangan pekerjaan.
Dalam rencana kolaborasi tersebut BP Taskin juga berniat mengarahkan masyarakat agar terlibat dan menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang diciptakan. Tentunya, kata dia, sembari menerima edukasi digital yang bertujuan mengubah perilaku konsumtif masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital serta menghindari terlibat judi online dan pinjaman online, menjadi lebih produktif.
“Lebih jauh dari masalah judi online dan pinjaman online, bila terjadi kerja sama ini saya harap orang miskin kita (Indonesia) baik itu di desa atau di kota bisa dilatih membuat handphone, laptop, komputer, merancang internet untuk kemajuan pertanian dan seterusnya,” kata dia.
Pihaknya menargetkan realisasi konkret dari kerja sama tersebut paling lambat di bulan ketiga sejak pertemuan pertama, yakni Maret 2025. “Kami bikin perjanjian kerja sama degan pemerintah Hongkong begitu, khususnya bicara di investasi di kantung-kantung kemiskinan dalam sektor industri digital,” ujarnya.
Foto 
