Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan peninjauan terhadap distribusi gas elpiji 3 kilogram di dua pangkalan yang berlokasi di Kota Tangerang pada Selasa, 4 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pangkalan LPG Budi Setiawan, di bawah naungan Agen PT. Agung Palito, yang terletak di Jalan Palem Raya, Cibodasari, Kota Tangerang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat kunjungan berlangsung, Bahlil mendapat sorakan dari warga yang tengah mengantre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg. Warga memprotes kebijakan pemerintah terkait aturan distribusi LPG 3 kg, bahkan seorang warga asal Tangerang Selatan bernama Effendi secara langsung menyampaikan keluhannya kepada Bahlil.
Situasi tersebut menarik perhatian, hingga akhirnya Bahlil mendekati warga untuk berdialog secara langsung.
Dalam pertemuan itu, Effendi yang mengenakan topi, menyampaikan kegelisahannya terkait regulasi yang diterapkan pemerintah. "Jangan begini pak, lihat dampaknya, kami harus mengantre seperti ini. Minimal ada sosialisasi pak, kasih kami waktu jangan menyusahkan kami dengan aturan itu, jangan rakyat yang dikorbankan," katanya.
Bahlil minta maaf antrean Elpiji 3 kg makan korban
Seorang warga bernama Yonih, yang berdomisili di RT/RW 001/007, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan saat mengantre untuk mendapatkan gas elpiji.
Menanggapi insiden tersebut, Bahlil menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya korban jiwa yang disebabkan oleh antrean pembelian Elpiji 3 kg. “Kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi, karena ini semata-mata kami lakukan untuk penataan,” ujar Bahlil setelah melakukan sidak salah satu pangkalan elpiji 3 kg di wilayah Palmerah Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan kebijakan guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Salah satu langkah yang diambil adalah mengubah status pengecer menjadi sub-pangkalan, sehingga mereka dapat kembali menjual elpiji 3 kg.
Ia juga mengakui bahwa pengecer memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam distribusi elpiji 3 kg, karena menjadi penghubung langsung antara pangkalan dan masyarakat. “Apa yang kami lakukan pagi ini dan malam ini merupakan respons. Kami ingin rakyat mendapat LPG dengan baik dan gampang,” kata Bahlil.
DPR akan segera panggil Bahlil
Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait kebijakan larangan penjualan LPG subsidi 3 kilogram di tingkat pengecer. Sebelumnya, Kementerian ESDM sempat memberlakukan pembatasan penjualan elpiji subsidi tersebut, yang menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkannya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, menyatakan bahwa komisinya akan meminta klarifikasi langsung dari Bahlil mengenai situasi tersebut "Akan kita agendakan segera. Kenapa? Karena ini menyangkut banyak aspek di bidang energi dan kita akan segera panggil apakah tata kelola tadi misalnya tentang migas (LPG) apakah sudah tuntas," kata Sugeng dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi XII DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini Komisi XII belum menerima penjelasan resmi dari Kementerian ESDM terkait kebijakan pembatasan distribusi LPG subsidi, sehingga pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut serta isu-isu lainnya.
Bahlil sebut status pengecer dinaikkan menjadi subpangkalan
Pemerintah Indonesia membatalkan larangan pengecer untuk menjual liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram. Melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Elpiji 3 kg tetap bisa dijual oleh pengecer.
"Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 4 Februari 2025.
Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 4 Februari 2025, Bahlil kembali memaparkan rencana pelarangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Bahlil mengungkapkan bahwa Jusuf Kalla menyebut kebijakan subsidi elpiji 3 kg telah diterapkan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada periode 2004–2009. Sejak saat itu hingga kini, skema subsidi elpiji 3 kg tidak mengalami perubahan signifikan, meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar terus berfluktuasi.
"Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp 8 ribu. Sekarang sudah Rp16 ribu," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa 4 Februari 2025.
Pada 2025, anggaran subsidi untuk elpiji 3 kg diperkirakan mencapai Rp 87 triliun. Pemerintah berharap dana tersebut dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Namun, menurut Bahlil, ada pihak-pihak yang menyebabkan harga elpiji 3 kg melonjak di atas batas wajar. Idealnya, harga per tabung elpiji 3 kg tidak melebihi Rp 20 ribu.
Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan penataan distribusi subsidi LPG agar lebih efektif, termasuk menerapkan larangan penjualan di tingkat pengecer yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2025.
Namun, kebijakan tersebut akhirnya dicabut. Kementerian ESDM memutuskan untuk mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kg kembali, dengan ketentuan bahwa status mereka harus diubah menjadi sub-pangkalan.
Sultan Abdurrahman dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
