Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Berdasarkan laporan investigasi Tempo berjudul “Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek Makan Bergizi Gratis” edisi Minggu, 20 April 2025, dokumen Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan profil SPPG Kebayunan sebagai PT GSI. Lembar presentasi yang berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) menerangkan identitas PT GSI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Mengacu pada presentasi itu, SPPG Kebayunan dimiliki oleh PT GSI Kebayunan yang merupakan entitas usaha di bawah Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Yayasan GSN sendiri didirikan oleh Prabowo, di mana dia tercatat sebagai ketua pembina.
Selain Didit, adik Prabowo sekaligus Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo yang juga menjadi pengurus Yayasan GSN. Kemudian, pengurus lainnya, yaitu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan Yayasan GSN adalah salah satu mitra dalam penyelenggaran program MBG. Walaupun dibentuk oleh Prabowo, Dadan menilai yayasan tersebut tidak memonopoli program.
“Saya akan mengeblok jika ada yang berusaha memonopoli,” kata Dadan ketika dijumpai di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
Sementara itu, Ketua Yayasan GSN Teguh Arief Indratmoko menjawab soal keikutsertaan Yayasan GSN dalam program unggulan Presiden Prabowo itu. Dia mengklaim bahwa pihaknya telah melalui proses pendaftaran dan verifikasi seperti mitra-mitra lain.
Menurut Teguh, BGN bahkan sempat menyatakan dapur milik Yayasan GSN belum siap mengikuti peluncuran program MBG. Dia pun menegaskan bahwa partisipasi yayasannya bukan atas perintah Prabowo.
“Sampai saat ini, Pak Prabowo tak mengetahui bahwa kami ikut membuat dapur untuk makan bergizi,” tulis Teguh dalam sepucuk surat yang dikirimkan ke kantor Tempo, Jakarta, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto telah mengingatkan adanya potensi fraud atau kecurangan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan program makan bergizi. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan jajaran BGN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 5 Maret 2025.
“Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” ucap Setyo.
Foto 
