Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengingatkan 9.414 platform dari 5.600 penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang sudah terdaftar dan legal di Indonesia memiliki tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ribuan PSE itu dikelola secara lokal dan internasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Tugas dan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap data pribadi rakyat Indonesia karena mereka beroperasi di Indonesia yang menggunakan sistem mereka,” ujar dia di kantornya pada Jumat sore, 5 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo akan mengawasi PSE agar melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dia berharap agar jangan sampai terjadi kebocoran data pribadi pengguna Indonesia karena serangan siber.
Kominfo atas nama masyarakat mengingatkan kepada PSE untuk menjaga dan menguji sistemnya apakah cukup layak untuk beroperasi dan menjaga data pribadi atau tidak. “Karena data pribadi masyarakat itu ada di dalam sistem elektronik PSE tersebut, bukan di Kominfo,” katanya.
Johnny juga menegaskan bahwa Kominfo tidak bisa mengakses data pribadi secara semena-mena seperti yang berkembang di masyarakat. “Sehingga, atas nama masyarakat dan tentu untuk kepentingan masyarakat, Kominfo hadir menjaga agar PSE-nya memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat,” kata dia.
Selain itu, apa yang dilakukan Kominfo, kata Johnny, demi penegakan hukum di Indonesia. Karena, jika terjadi tindak pidana di ruang fisik, aparat penegak hukum harus mengambil langkah, dan jika terjadi di ruang digital seperti dalam PSE atau sistem elektronik bisa juga ditindak.
Sehingga, jika pengadilan membutuhkan informasi dan data, PSE mempunyai kewajiban untuk menyerahkan datanya demi penegakan hukum. Karena permintaannya datang dari aparat penegak hukum dan perintah pengadilan, di luar itu tidak boleh diberikan.
Johnny meminta agar masyarakat tidak salah tafsir soal apa yang dilakukan Kominfo, dia juga meminta jika ingin melakukan analisa harus berbasis data yang benar. “Jangan sampai nanti simpang siur membingungkan masyarakat, masyarakatnya cemas akibatnya kita saling menyerang di antara kita yang sebetulnya salah sasaran semuanya. Itu merugikan kita,” tutur Johny.
