Lama Tak Dapat Kepastian, Mayoritas Konsumen Meikarta Tuntut Pengembalian Dana

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima pengaduan 118 konsumen Meikarta melalui kanal BENAR-PKP. Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengatakan 118 pengaduan masuk sejak kanal tersebut diluncurkan, yakni pada 26 Maret 2025, hingga Rabu, 23 April 2025. “Konsumen yang meminta pengembalian uang ada 88, yang memilih pengembalian uang atau serah terima unit ada empat,” kata Fitrah dalam forum pertemuan Kementerian PKP dengan Bos Lippo Group James Riady dan para konsumen Meikarta di Kementerian PKP, pada Rabu, 23 April 2025.

Selain itu menurut Fitrah, ada dua konsumen meminta serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, sedangkan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Dari 118 pengaduan yang masuk, Fitrah mengatakan 102 konsumen telah melengkapi data. Artinya, masih ada 16 konsumen yang belum melengkapi. Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR-PKP, tercatat dana senilai Rp 26.855.558.439 sudah dibayarkan 102 konsumen untuk pembelian apartemen.

Proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ini bermasalah karena banyak konsumen yang tidak mendapat kepastian unit garapan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU)—anak usaha Lippo Group. Padahal konsumen sudah melunasi pembayaran sejak 2017.

Salah satu konsumen yang merasa dirugikan ialah Sugiyatno, warga Jakarta Timur. Pria berusia 65 itu telah melunasi pembayaran satu unit apartemen senilai sekitar Rp 325 juta pada 2017. Awalnya, ia mendapat informasi unit apartemen bakal diserahkan pada September atau November 2018. Namun karena tidak kunjung mendapat kepastian hingga setelah hampir 8 tahun, ia mengadu ke Kementerian PKP dan menuntut pengembalian dana. “Kelihatannya kebutuhan saya sudah berubah lagi. Jadi, saya minta refund saja,” kata Suyatno saat ditemui usai pertemuan di Kementerian PKP.

Adapun dalam forum pertemuan kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara meminta Lippo menyegerakan pengembalian dana. Ia memberi tenggat waktu tiga bulan, yakni maksimal 23 Juli 2025. Seiring dengan target ini, Ara berencana membantu menggunakan uang dari kantong pribadi.

Rencananya, Ara akan memanfaatkan gajinya selama menjadi advisor di Siloam Hospitals, yang mencapai Rp 100 juta per bulan. “Saya pernah menjadi  advisor di perusahaannya Pak James. Namanya Siloam,” kata Politikus Partai Gerindra itu. “Saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membereskan masalahnya (Meikarta).”    

James Riady memastikan persoalan Meikarta bakal diselesaikan. Bahkan, ia bakal mengupayakan pengembalian dana konsumen bisa direalisasikan lebih cepat ketimbang target Menteri Ara. "Kalau bisa, jangan berlarut-larut. Lebih cepat, lebih baik," kata James.

Menurut James, pengembang Meikarta sudah membangun 16 ribuan unit dan siap diserahterimakan. Ia juga memastikan Meikarta memiliki tekad baik. Namun, dalam beberapa tahun ini pengembang menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan.

James mengatakan membangun kota baru memang tidak mudah. "Ada 1001 macam masalah," kata dia. Namun terlepas dari persoalan itu, ia berujar, konsumen yang sudah menaruh kepercayaan harus dihargai. "Saya yakin, semestinya Meikarta ikut arahan Pak Menteri," kata dia.

Pilihan editor:  Peluang Komoditas Tambang di Tengah Perang Dagang