Langkah Pemerintah Mendorong Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Perbesar

Nasabah melihat rumah tinggal pada layar komputer di Bank BTN, Jakarta, 18 September 2020. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Tambahan kuota diberikan jika kinerja bank pelaksana mencapai lebih dari 80 persen dari perjanjian.
Mekanisme pemberian alokasi tambahan kuota didasarkan pada realisasi, data potensi calon debitor, dan nilai evaluasi bank pelaksana.
Penyaluran FLPP hingga Juni mencapai 51,95 persen.

JAKARTA – Pemerintah akan memberikan tambahan kuota dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada 19 bank penyalur. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin, mengatakan tambahan kuota tersebut diberikan berdasarkan evaluasi bank pelaksana yang dilakukan pada triwulan kedua tahun ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Tambahan tersebut diberikan mengingat permintaan bantuan KPR (kredit pemilikan rumah) subsidi di sistem informasi KPR subsidi perumahan masih cukup tinggi," ujar Arief kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selain itu, Arief mengatakan, penambahan kuota menjadi bentuk apresiasi dan konsekuensi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) yang sudah disepakati antara bank pelaksana dan PPDPP. Adapun 19 bank tersebut berpeluang mendapat penambahan kuota FLPP 2021 karena penyerapannya lebih dari 50 persen hingga triwulan II tahun ini.

Rincian 19 bank pelaksana yang mendapat kuota tambahan terdiri atas empat bank nasional dan 15 bank pembangunan daerah. Sementara itu, ada 21 bank pelaksana yang dikurangi kuotanya karena berkinerja di bawah 50 persen. Bank tersebut terdiri atas empat bank nasional dan 17 bank pembangunan daerah.

"Penambahan kuota merupakan hasil realokasi dari bank yang berkinerja di bawah 50 persen sampai triwulan II, serta dari potensi dana guliran yang melampaui target pada tahun ini, dari semula Rp 2,5 triliun menjadi Rp 4 triliun," kata Arief.

Menurut Arief, tambahan kuota akan diberikan jika kinerja bank pelaksana mencapai lebih dari 80 persen dari target PKS yang sudah disepakati. Adapun mekanisme pemberian alokasi tambahan kuota didasarkan pada realisasi, data potensi calon debitor di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SIKasep), dan nilai evaluasi bank pelaksana yang dilakukan PPDPP pada triwulan kedua tahun ini.

Arief berharap evaluasi tersebut dapat memantau kinerja bank pelaksana dan memicu kinerja bank pelaksana agar bekerja optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, ia berharap hasil evaluasi bisa mengidentifikasi halangan ataupun kendala yang dihadapi bank penyalur serta menemukan jalan keluarnya.

Pembangunan perumahan di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat, 26 Desember 2020. TEMPO/Tony Hartawan

Adapun penyaluran dana FLPP per 18 Juni 2021 tercatat sebanyak 81.824 unit atau senilai Rp 8,90 triliun. Angka tersebut telah mencapai 51,95 persen dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 157.500 unit. Adapun realisasi penyaluran dana FLPP pada 2010-2021 sebanyak 81.824 unit atau senilai Rp 64,50 triliun.

Menurut Arief, masih ada kendala dalam penyaluran dana FLPP, salah satunya soal kualitas rumah yang masih harus didorong agar sesuai dengan standar. Selain itu, kata dia, perlu ada perbaikan tata kelola untuk memastikan konstruksi rumah sesuai dengan standar. "Kami sedang mempersiapkan tata kelola pengawasan kualitas berbasis IT (teknologi informasi) dengan aplikasi SiPetruk atau Sistem Pemantauan Konstruksi," ujarnya.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk, Corina Leyla Karnalies, berujar bahwa saat ini penyaluran KRP lewat FLPP hingga pertengahan Juni masih sesuai dengan target proporsional. Ia mengatakan penyaluran telah melebihi 50 persen kuota FLPP yang diterima BNI pada tahun ini. Adapun kuota yang diterima perusahaan pada tahun ini sekitar 17.500 unit atau setara dengan Rp 2,5 triliun penyaluran KPR FLPP.

Meski begitu, Corina mengatakan sejumlah kendala masih dijumpai dalam penyaluran FLPP, salah satunya adalah keterbatasan stok tersedia (ready stock) rumah yang dapat dibiayai. "Strategi ekspansi yang kami lakukan dengan memperbanyak kerja sama dengan pengembang lokal, serta melakukan akad massal sebagaimana telah kami lakukan dua kali tahun ini," ucapnya.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza Gunarto, menyebutkan BRI bahkan telah menyerap 4.837 unit atau 81 persen kuota KPR FLPP per Mei 2021. Adapun total kuota yang diterima BRI sebanyak 6.000 unit pada tahun ini. Untuk mencukupi permintaan yang masih tinggi, Aestika mengatakan, BRI bakal kembali mengajukan permintaan kuota.

"Kami akan meminta sebanyak 10 ribu unit apabila kuota pertama sudah terserap 90 persen," ujarnya.

Terkait dengan strategi BRI dalam mendorong penyaluran FLPP, Aestika melanjutkan, perusahaan bekerja sama dengan pengembang KPR FLPP. Selain itu, BRI melakukan pemasaran kepada instansi payroll dan nasabah inti kerja sama (NIK) BRI dengan mengadakan sosialisasi dan pemasaran untuk pelayanan FLPP.

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan KPR hingga Mei 2021 sudah naik hingga 6,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Kenaikan KPR ini salah satunya didukung kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas rumah tapak dan rumah susun dengan harga di bawah Rp 2 miliar. Sedangkan rumah dengan harga lebih dari Rp 2 miliar diberi diskon 50 persen.