Luhut Pandjaitan Sebut Pembentukan Danantara Buat Perusahaan Milik Negara Lebih Efisien dan Transparan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan langkah strategis dari pemerintah. Menurut Luhut, badan pengelola dana investasi itu bisa membuat perusahaan milik negara bekerja secara efisien dan transparan. “Danantara itu suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah, karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan,“ kata Luhut di kawasan Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Februari 2025.

Luhut berujar, banyak pihak yang kaget ketika Indonesia berencana meluncurkan Danantara karena aset yang dikelola badan itu dinilai besar. “Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia adalah negara yang miskin," ujar Luhut.

Tak hanya itu, Luhut menyebut banyak negara menunjukkan ketertarikannya melakukan joint venture dengan Danantara. Ia mengeklaim, salah satunya adalah Abu Dhabi yang berencana melakukan ekspansi ke sektor energi baru terbarukan atau EBT. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara pada Senin, 24 Februari 2025 mendatang. Danantara nantinya akan menjadi superholding perusahaan dan juga kendaraan investasi pemerintah Indonesia.

Prabowo menyebut pemerintah Indonesia siap meluncurkan sovereign wealth fund terbaru, Danantara, yang menurut evaluasi awal akan mengelola US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan. “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek-proyek berdampak tinggi yang berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 14 Februari 2025.