Bagaimana Anindya Bakrie Melanggar Kesepakatan Percepatan Munas Kadin

Pengumuman kepengurusan Kadin 2024-2029 di Jakarta, Senin (7/10/2024). ANTARA/Harianto

Dalam pertemuan itu, Arsjad menekankan pentingnya percepatan langkah ASEAN menuju keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui beberapa inisiatif. Ia juga menyebutkan peran penting ASEAN Net Zero Hub dalam mendorong upaya dekarbonisasi, yakni sebagai platform untuk membantu bisnis, termasuk usaha mikro-kecil-menengah (UMKM), dalam transisi menuju emisi nol bersih. “Kita harus bergerak cepat untuk memastikan ASEAN siap bertransisi menuju ekonomi rendah karbon,” kata Arsjad dalam keterangannya, Rabu, 9 Oktober 2024.

Sedangkan Anin mendapat panggung sebagai pembicara dalam KTT Bisnis dan Investasi ASEAN 2024 di Landmark Mekong Riverside, Vientiane, Kamis, 10 Oktober 2024. Anin memaparkan prioritas ASEAN dalam menghadapi multikrisis global, antara lain target pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital untuk memberdayakan UMKM. Juga pembangunan berkelanjutan melalui akses energi bersih yang merata serta ketahanan kesehatan dengan pasar layanan kesehatan ASEAN yang terpadu.

Sebelum melawat ke Laos, Anin gencar menggelar acara. Salah satunya diskusi ekonomi yang menghadirkan Hashim Sujono Djojohadikusumo, pengusaha yang juga adik bungsu presiden terpilih Prabowo Subianto, pada Senin, 7 Oktober 2024. Rencana kedatangan Hashim ini dirancang beberapa pekan sebelumnya. Seorang pengusaha membocorkan agenda tersebut tak lama setelah munaslub Anin digelar. Kehadiran Hashim ditengarai sebagai sinyal dukungan pemerintahan berikutnya buat kubu Anin. 

Di sela acara, Anin yang merasa di atas angin mengumumkan susunan kepengurusan Kadin versinya. Ia memasukkan Hashim sebagai Ketua Dewan Penasihat serta menempatkan Arsjad di kursi Ketua Dewan Pertimbangan. Nama sejumlah anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang masih loyal kepada Arsjad juga disebut dalam kepengurusan Anin. 

Total ada sekitar 50 nama dalam struktur kepengurusan Kadin versi munaslub atau 50 persen. Separuhnya lagi akan diumumkan setelah pemerintahan baru mengumumkan nomenklatur kabinet. Struktur kepengurusan akan disesuaikan dengan nomenklatur kabinet untuk memudahkan kerja sama pemerintah dengan dunia usaha. 

Didaulat sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim merasa mendapat kehormatan. Ia menilai inilah saat yang tepat bagi Kadin untuk mengumumkan sebagian kepengurusan dua pekan menjelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Ketika pemerintah terpilih sedang membentuk kabinet, sudah ada 50 persen pengurus Kadin pusat yang menempati posisi."

Ia juga mengapresiasi terpilihnya Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Dalam pidatonya, Hashim memaparkan program-program presiden terpilih. Ia optimistis program tersebut akan mendorong ekonomi serta memberi banyak kesempatan bagi dunia usaha, termasuk anggota Kadin.

Dhaniswara Harjono menyebutkan kepengurusan yang diumumkan Anin ilegal karena merupakan produk munaslub yang tidak sah. Menurut dia, nama Arsjad dan sejumlah anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia dimasukkan ke struktur kepengurusan Anin tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

•••

MANUVER Anindya Bakrie mengumumkan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia versi musyawarah nasional luar biasa berbuntut panjang. Kini Dewan Pengurus Kadin kubu Arsjad Rasjid tengah menyiapkan gugatan. Dhaniswara Harjono mengungkapkan, upaya hukum ditempuh karena telah beberapa kali terjadi pelanggaran, baik terhadap aturan organisasi maupun kesepakatan tertulis. 

Penyelenggaraan munaslub, misalnya, dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi, terlebih ditindaklanjuti dengan pengumuman kepengurusan. Selain itu, ada pelanggaran kesepakatan Arsjad dengan Anin yang difasilitasi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Jumat, 27 September 2024. Salah satu poin kesepakatan itu adalah percepatan pelaksanaan musyawarah nasional Kadin. “Tapi mereka tabrak terus. Jadi kami pikir sudah cukup,” ujar Dhaniswara, yang juga menjabat Rektor Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. 

Dhaniswara menilai upaya ini sebagai langkah terbaik ketimbang terus beradu argumentasi, bersilang pendapat, ataupun berdebat kusir. “Dengan kondisi Kadin begini, pembinaan terhadap dunia usaha enggak bisa jalan.”

Sejauh ini persiapan telah dilakukan, tinggal menunggu kepulangan Arsjad dari Laos. “Kami berusaha sangat berhati-hati, tidak main hantam,” tuturnya. Guru besar bidang ilmu hukum bisnis itu bersama timnya telah berdiskusi dengan Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Gugatan mungkin akan diajukan pada pekan ketiga Oktober 2024. “Masih perlu beberapa koordinasi lagi.” 

Rencana gugatan itu diambil di tengah kesibukan Sekretariat Kadin Indonesia pimpinan Arsjad menyiapkan percepatan munas. Beberapa kali rapat digelar bersama pengurus kadin wilayah, kadin daerah, dan Asosiasi untuk mensosialisasi rencana hajatan besar yang akan diselenggarakan seusai pelantikan presiden terpilih. “Rapat-rapat kecil dulu untuk persiapan, yang nanti akan dilaporkan kepada presiden terpilih,” kata Dhaniswara. 

Menurut Arsjad, pertemuan tersebut tak terjadi tiba-tiba, tapi sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya dan merupakan inisiatif Bahlil. "Kami duduk bersama dan berdiskusi pada Jumat sore itu,” ujarnya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya. Dari proses diskusi itu, ia melanjutkan, dibuat sejumlah kesepakatan tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermeterai oleh semua pihak.

Salah satu poin kesepakatan itu adalah rencana penyelenggaraan munas Kadin dipercepat, yakni selepas pelantikan presiden. Waktu dan tempat pelaksanaannya akan disesuaikan dengan sikap dan keputusan pemerintah.

Keduanya juga sepakat bahwa kepanitiaan akan dibentuk bersama dengan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Dengan tercapainya kesepakatan ini, Arsjad melanjutkan, pergantian kepengurusan Kadin hanya akan terjadi seusai penyelenggaraan munas.

Bahlil melaporkan kesepakatan tersebut kepada presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon yang suaranya diperdengarkan melalui loudspeaker. Di ujung telepon, seorang pejabat yang mengetahui peristiwa ini bercerita, Prabowo menyetujui. “Oke, good, good. Laksanakan sesuai dengan aturan yang legal,” kata Prabowo seperti dikutip pejabat tersebut.

Tapi janji tinggal janji. Setelah penandatanganan kesepakatan, Anin tetap memposisikan diri sebagai Ketua Umum Kadin hasil munaslub. Ia mengumumkan kepengurusan, menghadiri forum bisnis internasional, dan, rencana berikutnya, menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Ditemui di sela acara diskusi ekonomi, Senin, 7 Oktober 2024, Anin tak merespons pertanyaan mengenai rencana percepatan munas, salah satu poin kesepakatannya dengan Arsjad. Ia hanya menjelaskan kepengurusan Kadin versinya yang baru tersusun 50 persen dan akan bertambah setelah nomenklatur baru kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terbentuk.

Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau Akhmad Maruf Maulana menilai tidak perlu ada agenda munas. “Bagi kami sudah selesai, sudah munaslub,” ucapnya, Senin, 7 Oktober 2024. Apalagi, dia menambahkan, sudah diumumkan kepengurusan yang baru, yang akan diikuti penyelenggaraan rapimnas. Maruf sendiri terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri dalam kepengurusan Kadin versi Anin. 

Maruf berharap kubu Arsjad legawa, seperti halnya orang-orang Kadin yang ikhlas dulu saat Munas Kadin 2021 diintervensi pemerintah sehingga pindah lokasi dari Bali ke Kendari sampai berujung terpilihnya Arsjad sebagai ketua umum. “Saat itu pemerintah membutuhkan sosok Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin, kami mengerti,” ujarnya. 

Tapi arah angin kini berubah. Menurut Maruf, kedatangan sejumlah pejabat ke Menara Kadin di Jakarta menunjukkan keberpihakan pemerintah. “Kami bisa menengok arah angin ke mana," katanya. "Sudah sepuluh menteri datang ke sini.” Maruf menambahkan, kubu Arsjad seharusnya bisa menerima. Toh, kubu Anin bukan hendak bertengkar.  

Dhaniswara Harjono mengatakan Kadin kubu Arsjad hanya ingin menaati aturan dan mematuhi kesepakatan. Apalagi, menurut dia, “Pak Arsjad pun enggak memiliki ambisi berlebihan untuk mempertahankan (posisi Ketua Umum Kadin Indonesia).” 

Aksi berebut pengaruh seperti yang terjadi di Laos mungkin bakal berlanjut. Sebab, sejumlah agenda pertemuan internasional telah menanti untuk dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia. Dhaniswara mengatakan banyak undangan yang masuk ke Sekretariat Kadin. Masalahnya, keberadaan dua ketua umum tak hanya membingungkan panitia atau lembaga pengundang, tapi juga menjadi sorotan delegasi negara lain.