Setelah Hashim Djojohadikusumo Mendukung Anindya Bakrie

Dalam konvensi, semua anggota luar biasa yang ingin berpartisipasi dalam munas Kadin Indonesia mesti mengikuti proses pendaftaran, verifikasi, dan validasi keanggotaan. Mekanisme tersebut penting untuk memastikan transparansi dan keabsahan munas.

Rencananya, jumlah peserta ALB yang mengikuti konvensi diwakili 30 ALB dari 15 kluster sektor industri dan jasa. “Kami sepakat tegak lurus pada aturan,” tutur Dhaniswara. Tanggal munas ditentukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto setelah ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.  

Rencana menggelar munas terancam buyar setelah kepengurusan Kadin kubu Anindya Bakrie diumumkan pada Senin, 7 Oktober 2024, di Menara Kadin, Jakarta Selatan. Beberapa ketua kadin provinsi dan ketua umum organisasi anggota Kadin turut hadir di Menara Kadin. Begitu pula adik presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Sejumlah ketua kadin daerah yang sebelumnya menyatakan menolak munaslub kini enggan mengomentari peristiwa tersebut. Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, misalnya, menyatakan belum bisa berkomentar mengenai kepengurusan baru tersebut. Pada Rabu, 18 September 2024, ia menyatakan Munaslub Kadin 2024 menabrak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

Sebaliknya, dukungan untuk Anindya Bakrie dari kadin daerah menguat. Salah satunya dari Kadin Kepulauan Riau yang diketuai Akhmad Maruf Maulana. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kepulauan Riau itu merasa munas tak perlu lagi digelar. Karena itu, formatur yang terpilih dalam munaslub bisa mengumumkan kepengurusannya, yang nantinya dilanjutkan dengan rapat pimpinan nasional.

Nama Maruf diumumkan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Kadin versi Anindya Bakrie. Maruf menilai kepengurusan Anindya sudah memperoleh dukungan dari pemerintah. Pasalnya, sejak terpilih melalui munaslub, Anindya sudah beberapa kali sowan ataupun bertemu dengan sejumlah menteri dan pejabat negara, dari Zulkifli Hasan, Agus Gumiwang Kartasasmita, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Budi Arie, Supratman Andi Agtas, hingga Rosan Perkasa Roeslani. “Bagi kami semua, sudah selesai,” ujar Maruf. 

Ketua Kadin Aceh Muhammad Iqbal setali tiga uang. “Tidak ada dalam AD/ART sesudah munaslub ada munas,” katanya. Kadin Aceh dan Kepulauan Riau adalah dua kadin daerah yang terlibat dalam Munaslub Kadin 2024. 

Namun Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat Herman Muchtar menyebutkan situasi yang terjadi di Kadin Indonesia berpotensi berimbas ke kadin daerah. Sejumlah kadin daerah yang akan menggelar musyawarah provinsi, contohnya Jawa Barat, kini bimbang. Dualisme kepengurusan kadin di tingkat pusat bisa menular ke daerah. Karena itu, panitia pelaksana Musyawarah Provinsi Kadin Jawa Barat belum bisa memastikan tanggal pelaksanaan kegiatan ini. Semestinya acara ini dihelat pada 15 Oktober 2024.

Menurut Herman, musyawarah provinsi dapat berlangsung ketika pemerintah sudah mengesahkan satu kepengurusan Kadin Indonesia. Saat ini, Herman menambahkan, pengusaha di daerah masih kebingungan. Di satu sisi, Arsjad Rasjid masih mengantongi legalitas sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Namun, di sisi lain, ia melihat Anindya Bakrie didukung sejumlah pejabat pemerintah. 

(Dari kiri) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta, Anindya Novyan Bakrie, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, dan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin versi Munaslub Jakarta, Mulyadi Jayabaya, usai acara “Diskusi bersama Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior” pada Senin, 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta. TEMPO/Oyuk Ivani Siagian

Kedekatan Anindya dengan pejabat pemerintah membuat dukungan sejumlah asosiasi ke Arsjad mulai luntur. Contohnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Real Estat Indonesia (REI). Ketua dua asosiasi itu hadir dalam acara yang diselenggarakan Kadin Indonesia kubu Anindya pada Senin, 7 Oktober 2024.

Padahal dalam dokumen “Munaslub Kadin Inkonstitusional”, mereka masuk daftar 105 anggota luar biasa yang menolak munaslub. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan mengirimkan dokumen itu kepada Tempo pada Kamis, 19 September 2024.

Saat dimintai konfirmasi, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyatakan organisasinya tak ikut-ikutan dalam aksi penolakan terhadap Munaslub Kadin. “Kami netral,” tuturnya. Ia menduga asosiasinya masuk daftar tersebut lantaran tak hadir dalam munaslub. “Secara de facto, kami dukung Mas Anin,” ujar Hariyadi.

Dukungan Hariyadi kepada Anindya menguat selepas pengumuman separuh kepengurusan Kadin versi munaslub. Duduknya Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin dianggap sebagai indikasi kuat pemerintahan terpilih mendukung putra Aburizal Bakrie itu. Bagi Hariyadi, Kadin sebagai mitra sudah selayaknya mendapat dukungan pemerintah. Kepengurusan ini juga tetap merangkul Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. 

Seperti halnya Hariyadi, Ketua Umum REI Joko Suranto membantah anggapan bahwa organisasinya menolak munaslub. Ia belum pernah mengeluarkan pernyataan apa pun mengenai persoalan di Kadin Indonesia. Bagi dia, Kadin harus bisa memberikan manfaat, baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. “Melihat Pak Anin bertemu dengan para menteri, kami berpikir apa yang menjadi kepentingan, tugas, dan fungsi Kadin bisa berjalan,” ujarnya.

Hashim menyambut langkah Anindya menunjuknya sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin. Bos Arsari Group ini menilai pembentukan separuh kepengurusan Kadin versi munaslub dilakukan di saat yang tepat: menjelang pelantikan presiden terpilih dan pembentukan kabinet.

Menurut Hariyadi, sengkarut di Kadin Indonesia sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang. Dengan makin jelasnya arah dukungan pemerintah kepada Anindya, ia meyakini asosiasi dan organisasi di bawah Kadin akan mendukung. “Pengusaha itu gampang, pragmatis, dan realistis,” ucapnya.