Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito karnavian, meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan kondisi irigasi di daerah. Tujuannya, untuk mendukung program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan, untuk menyukseskan program swasembada pangan, pekerjaan utama yang harus dikerjakan oleh kementeriannya adalah menyelesaikan masalah irigasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi irigasi, tolong data dari kabupaten dan kota, kadang-kadang ada juga (kota) yang punya desa, kota baru ini terutama. Ini tolong dicek per kabupaten dan kota dan direkap oleh provinsi,” ujarnya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024 yang berlangsung bersamaan dengan pembahasan percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), berdasarkan keterangan tertulis, Senin, 16 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tito menyebut, akan melakukan pendataan terhadap sawah tanpa irigasi maupun irigasi yang rusak di tiap wilayah. Pihaknya kemudian bakal menindaklanjuti hasil rekap dan laporan berdasarkan data-data tersebut. Adapun pihak yang bertugas untuk melakukan pendataan ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) yang dibantu oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Saya minta hari Senin depan, atau hari Selasa depan, semua direkap oleh seluruh Sekda provinsi, merekap ini dari kabupaten dan kota,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menyampaikan terkait program swasembada pangan pada tahun 2027. Zulhas meminta jajaran Pemda bergerak cepat mendukung program tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
“Mohon didata sawah-sawah yang belum ada irigasinya atau irigasinya yang sudah rusak sehingga sawahnya sekali tanam, segera ini minta didaftar, didata, kirim ke Kementan atau PU Dirjen Perairan atau tembusan ke Menteri Koordinator Bidang Pangan, agar ini bisa kita selesaikan,” ujar Zulhas.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menuturkan, berkaitan dengan pupuk, pemerintah memastikan ketersediaan pupuk dengan alokasi 9,55 juta ton. Pemerintah juga mengeluarkan regulasi terkait pengangkatan penyuluh dari pusat untuk daerah yang kekurangan maupun tidak aktif penyuluhnya. “Bagi kabupaten-kabupaten provinsi yang penyuluhnya tidak aktif atau penyuluhnya kurang, maka sekarang sudah ada Inpres, penyuluh boleh diangkat dari pusat,” kata dia.
Foto 
