Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah-tengah musim kampanye pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menebar sejumlah bantuan sosial atau bansos kepada sebagian masyarakat Indonesia. Setidaknya, ada dua jenis bansos yang sedang dibagikan pemerintah saat ini. Kedua program bansos tersebut adalah bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tetapi, penggelontoran bansos ini menjadi sorotan publik karena dikucurkan menjelang Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Salah satunya adalah BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan yang penyalurannya dilakukan mulai Februari 2024. Adapun jumlah BLT akan dirapel antara Januari dan Februari untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, 29 Januari 2024 di kantor Kemenko Perekonomian.
Dalam laporan Majalah Tempo, seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan menduga ada politisasi BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Seperti diketahui, Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon kandidat. Mereka adalah Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Gibran merupakan putra sulung Gibran.
Ihwal dugaan politisasi bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri buka suara. Dia menilai hal itu telah melanggar hukum karena telah menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Faisal Basri merujuk pada ucapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang mengklaim bahwa bansos diberikan oleh Jokowi. Menurut Faisal, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu telah melakukan kebohongan publik. Pasalnya, bansos adalah instrumen negara yang dananya berasal dari APBN.
PAN masuk dalam koalisi yang mendukung Prabowo. Zulhas adalah bagian dari tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gibran sendiri bisa mencalonkan diri sebagai cawapres usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat dan batas usia pendaftaran capres-cawapres dalam Pemilu. Putusan tersebut dibacakan oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran.
Menurut Faisal, penyelewengan bansos itu bisa menjadi pintu awal mula pemakzulan Jokowi. Terlebih, beberapa waktu lalu kelompok tokoh dan masyarakat sipil yang menamakan diri sebagai Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat meminta kepada eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md untuk memakzulkan Jokowi sebelum Pemilu 2024.
“Itu jelas-jelas menyalahgunakan APBN. Jokowi harus dimakzulkan besok, jangan nunggu Oktober. Nyata-nyata sudah melakukan kriminal, melanggar Undang-undang, melakukan kejahatan,” kata Faisal dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.
Dilansir dari Informasi APBN 2024 Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial untuk bansos pada 2024 juga mencapai sebesar Rp 496,8 triliun. Jumlah ini tercatat naik 13,1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun.
Tak hanya itu, besaran dana bansos 2024 juga hanya sedikit di bawah anggaran bansos 2020 saat puncak pandemi Covid-19 dengan selisih Rp 1,2 triliun. Namun jauh lebih tinggi daripada 2021, 2022, dan 2023, dengan selisih melebihi Rp 28 triliun. Menurut Faisal Basri, kebijakan meningkatkan anggaran Bansos telah menunjukkan kegagalan Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. “Jokowi gagal. Terbukti bahwa orang yang rentan hidupnya itu tidak turun, tercermin dari Bansos yang naik terus,” ucap dia.
Di sisi lain, selain Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga pernah mengklaim bahwa bansos yang diberikan kepada masyarakat berasal dari Presiden Jokowi. Saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok, pada Ahad, 14 Januari 2024, Ketua Umum Partai Golkar tersebut bahkan meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) berterima kasih kepada Jokowi atas bansos yang diberikan. Adapun kunjungan itu dibarengi dengan pembagian bansos berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat NTB.
Mulanya Airlangga bertanya kepada masyarakat apakah setuju program BLT dilanjutkan. Masyarakat pun menjawab setuju. Airlangga kemudian meminta mereka mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Masyarakat lalu mengikuti instruksi Menko Perekonomian tersebut. Mereka kompak berterima kasih kepada Jokowi atas bansos yang diterimanya.
“Terima kasih enggak bu sama bapak presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?” kata Airlangga.
RADEN PUTRI
Foto 
