Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Mesir mulai Selasa, 17 Desember 2024, untuk kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8).
Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 11.45 WIB dan tiba di Kairo pada Selasa malam pukul 20.18 waktu setempat,.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam keterangannya sebelum keberangkatan, Prabowo mengatakan bahwa kunjungan ini memiliki arti penting, mengingat kunjungan kenegaraan terakhir Presiden RI ke Mesir dilakukan pada 11 tahun yang lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah,” ujar Presiden Prabowo seperti dikutip Antara.
Di Kairo, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, di Istana Kepresidenan Al Ittihadiyah.
Selain agenda bilateral, Presiden Prabowo juga akan menghadiri KTT D-8 yang digelar di Kairo, Mesir. Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah serah terima jabatan Ketua D-8 dari Mesir kepada Indonesia untuk periode 2026-2027.
“Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D-8 ini adalah suatu ajang yang penting dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2025 Indonesia bergilir akan menjadi Ketua D8. Karena itu saya hadir dan setelah KTT saya akan melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri,” kata Presiden Prabowo.
Ia juga memastikan bahwa pemerintahan di Tanah Air akan tetap berjalan secara efektif selama kunjungan luar negeri ini.
Turut mendampingi Presiden Prabowo adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, tampak melepas keberangkatan Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Apa Itu D-8?
Dikutip dari situs resmi D-8, kelompok negara berkembang D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi antara negara-negara berkembang dengan penduduk mayoritas Muslim yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
Pembentukan Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 secara resmi diumumkan melalui Deklarasi Istanbul pada KTT Kepala Negara/Pemerintahan pada tanggal 15 Juni 1997.
Tujuan D-8 adalah meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.
"Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 merupakan organisasi global dan bukan regional, sebagaimana tercermin dalam komposisi anggotanya," demikian disebutkan situs resmi organisasi ini.
Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 merupakan forum yang tidak berdampak buruk pada komitmen bilateral dan multilateral negara-negara anggota, yang berasal dari keanggotaan mereka di organisasi internasional atau regional lainnya.
Gagasan kerja sama antarnegara berkembang Muslim utama ini berasal dari Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Perdana Menteri Republik Turki saat itu, dalam Seminar tentang “Kerja Sama dalam Pembangunan” yang diselenggarakan di Istanbul pada bulan Oktober 1996.
Kelompok tersebut membayangkan kerja sama antarnegara yang membentang dari Asia Tenggara hingga Afrika. Perwakilan dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, dan Pakistan menghadiri Seminar tersebut. Konferensi ini merupakan langkah awal menuju pembentukan D-8 dan baru setelah serangkaian pertemuan persiapan, Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 resmi dibentuk dan memulai kegiatannya dengan Deklarasi Istanbul pada 15 Juni 1997.
Seperti yang dinyatakan oleh D-8 Facts and Figure Publication: "Tujuan D-8 adalah untuk memperbaiki posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, melakukan diversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengembalian keputusan tingkat internasional, dan memberikan standar hidup yang lebih baik. Bidang kerja sama utama meliputi keuangan, perbankan, pembangunan pedesaan, sains dan teknologi, pengembangan kemanusiaan, pertanian, energi, lingkungan, dan kesehatan.
Pilihan Editor Perjalanan Mengunjungi Tambang Terbuka Grasberg Milik Freeport Pasca Tutup pada 2020
Foto 
