Menghadapi Ancaman Tuan Pallez

SEPUCUK surat itu membawa kabar miris. Indonesia pun terancam menghadapi pembatalan kesepakatan Paris Club II. Stephane Pallez, si pengirim surat yang juga koordinator negara-negara kreditor, menggertak pemerintah agar siap-siap membayar utang yang telah jatuh tempo.

Semua itu tak lepas dari tersendat-sendatnya perundingan letter of intent (LoI) pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Sebagaimana diketahui, kesepakatan Paris Club II—sekumpulan negara pemberi pinjaman ke Indonesia—yang ditandatangani 13 April 2000 mensyaratkan mulusnya perundingan dengan IMF. Adapun kesepakatan penjadwalan utang dari Paris Club senilai US$ 5,8 miliar itu sendiri terbagi dalam dua fase. Tahap pertama telah rampung dilaksanakan. Sedangkan fase kedua seharusnya dimulai 1 April 2001 hingga 31 Maret 2002. Namun, tahap ini terhenti lantaran belum ada persetujuan LoI dari Dewan Direktur IMF. Padahal, seandainya draf LoI bisa ditandatangani 30 April 2001, tim IMF bisa membawa kesepakatan tersebut ke pertemuan dewan direksi pertengahan Mei 2001 untuk disetujui. Selanjutnya, Indonesia bisa menerima kucuran bantuan pada Mei hingga Agustus 2001.

Namun, kenyataannya, revisi APBN saja diperkirakan baru bisa rampung paling cepat pertengahan Mei 2001. Menghadapi masalah rumit seperti itu, Indonesia sudah meminta tambahan waktu kepada Paris Club II hingga 31 Mei 2001. Permintaan itu disetujui. Tapi, apabila hingga 31 Mei 2001 persetujuan dari Dewan Direksi IMF tak kunjung datang, Indonesia harus membayar utang yang jatuh tempo pada fase kedua sejumlah US$ 2,8 miliar.

Selain membicarakan soal perundingan dengan IMF, Pallez, yang juga pejabat departemen keuangan Prancis itu, menekan Indonesia agar membatalkan rencana penerbitan surat utang dengan jaminan ekspor hasil gas alam Natuna (asset backed securities). Alasannya, penerbitan obligasi senilai US$ 1 miliar itu bakal mengurangi kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran utang jika mengalami kesulitan keuangan di masa mendatang.

Berbeda dengan para pengamat ekonomi yang mencemaskan ancaman dari Paris Club, Rizal Ramli tampaknya masih bisa merasa tenang. Sementara banyak pengamat tak yakin pemerintah dan IMF bisa bersepakat sebelum batas waktu yang diberikan Paris Club, menurut sumber TEMPO, Rizal masih tetap percaya diri. Alasannya, sejauh ini dari 17 negara anggota Paris Club II, tinggal tiga negara yang belum meneken perjanjian bilateral—perjanjian yang lebih mengikat secara hukum ketimbang Paris Club. Mereka adalah negara kreditor kecil seperti Australia, Prancis, dan Kanada. Negara kreditor utama seperti Jepang dan AS sudah meneken kesepakatan penjadwalan utang.

Rizal tampaknya juga optimistis, Prancis dan Kanada sudah menyepakati substansi masalah dan tinggal menyelesaikan persoalan administrasi. Jadi, praktis tinggal Australia yang masih merundingkan tingkat suku bunga lantaran dulu merasa memberi bunga yang terlalu rendah. Itu pun tampaknya akan segera selesai dibicarakan. Juru bicara Kedutaan Besar Australia, Kirk Coningham, mengaku bahwa pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Negeri Kanguru telah mencapai kemajuan signifikan. "Segera mengarah ke perjanjian bilateral sebelum 31 Mei 2001," katanya optimistis.

Pemerintah tampaknya juga percaya bahwa beberapa negara kreditor sebenarnya tak lagi terlalu bernafsu mengaitkan penjadwalan utangnya dengan IMF. "Mereka mengatakan, IMF itu urusan Washington," kata sumber TEMPO yang dekat dengan perundingan Paris Club II.

Karena itu, negara seperti Jepang, kabarnya, sudah menawarkan tambahan pinjaman untuk mendukung anggaran bila Indonesia membutuhkan. Dengan piutang yang begitu besar (yang akan jatuh tempo antara 1 April 2000 dan 31 Maret 2002 sebesar US$ 1,4 miliar), memang akan besar risikonya bagi Jepang untuk meninggalkan Indonesia.

Keyakinan ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan seorang bekas pejabat tinggi keuangan yang menyebutkan bahwa jika ada satu saja kreditor yang masih keberatan dengan Indonesia, semua kreditor yang tergabung dalam Paris Club juga tidak akan setuju dengan penjadwalan utang.

Lalu, bagaimana pula dengan penerbitan obligasi dengan jaminan aset yang juga dipersoalkan para pemberi utang Indonesia? Rizal berkeras melanjutkannya. Alasannya, uangnya akan digunakan untuk mengurangi utang berbunga tinggi dan mendorong penciptaan lapangan kerja. "Kami akan membangun proyek infrastruktur dengan duit itu," katanya. Suara Paris Club itu sendiri, menurut dia, cuma bentuk solidaritas kepada Bank Dunia, yang khawatir terjadi negative pledge. Tapi ia yakin akan dapat mengatasinya. Soalnya, Indonesia pun bukan negara pertama yang melaksanakan asset backed securities itu. "Beberapa negara Amerika Latin dan Afrika juga melakukannya, dan mereka menang secara hukum," katanya.

Nugroho Dewanto, Gita Widya Laksmini