Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Angka

Menanti Memorandum Selasa Pagi

Menurut para respoden TEMPO, memorandum kedua untuk Presiden Abdurrahman Wahid adalah sesuatu yang tak bisa dicegah.

29 April 2001 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jika tak ada aral melintang, DPR akan mengumumkan pandangan yang menentukan nasib pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada Selasa 1 Mei nanti. Setelah menjatuhkan memorandum pertama kepada Presiden atas tuduhan penyelewengan dana dalam kasus Bulog dan Brunei, parlemen bakal memberikan pandangannya yang kedua dalam kasus yang sama. Maka, nasib Presiden akan ditentukan pada Selasa pagi pekan depan: apakah ia bakal bertahan di kursi kepresidenannya? Atau DPR akan menggiring Presiden ke Sidang Istimewa MPR, yang bisa menyetop kekuasaannya?

Tak mudah memastikan pilihan DPR sebelum 1 Mei--meski sebagian besar fraksi legislatif tidak berpihak pada Abdurrahman. Responden jajak pendapat TEMPO menganggap memorandum kedua perlu dikeluarkan. Alasannya, Presiden tak menunjukkan gelagat untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya sejak jatuhnya memorandum pertama--sebuah vonis yang memang mengundang perdebatan--tiga bulan lalu.

Sebagian orang menganggap peringatan itu dikeluarkan karena buruknya kinerja pemerintahan Abdurrahman. Sebagian lainnya, terutama pendukung Presiden, menilai memorandum pertama hanya difokuskan pada dua kesalahan Presiden: dugaan penyelewengan dana Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah ke kantong pribadi Presiden. Maka, menurut kelompok yang kedua, memorandum kedua tak bisa dikeluarkan. Alasannya? Skandal Bulog dan Brunei tak mungkin diperbaiki karena merupakan sesuatu yang sudah terjadi.

Tapi responden jajak pendapat ini--antara lain anggota partai politik--menilai sebaliknya. Sebagian dari mereka bahkan percaya, kasus Bulog dan Brunei hanyalah pintu masuk bagi berakhirnya kekuasaan Abdurrahman. Sikap itu tak berubah meski Abdurrahman telah memberikan keterangan dalam sesi jawaban memorandum pertama. Mereka juga yakin, Abdurrahman tak punya banyak pilihan. Ketika mereka ditanya apa yang kiranya bisa mencegah turunnya memorandum kedua, jawabannya adalah pengunduran diri Presiden.

Sedemikian terjepitkah Abdurrahman? Belum bisa dipastikan. Dibacakannya memorandum kedua dan pemecatan Presiden melalui Sidang Istimewa MPR, bagaimanapun, punya jarak waktu yang cukup panjang. Dan Presiden Abdurrahman Wahid, seperti halnya partai-partai politik, masih bisa bermain. Lagi pula, mana ada sesuatu yang pasti dalam politik?

Arif Zulkifli


Apa yang melatarbelakangi keluarnya memorandum pertama DPR?
DPR merasa Presiden tak bisa dipertahankan karena kinerjanya buruk 49,0%
Presiden dianggap bersalah dalam kasus Bulog dan Brunei 39,8%
Lain-lain 11,2%
Apa isi memorandum pertama DPR?
Peringatan DPR kepada Presiden atas seluruh kinerja Presiden 59,8%
Peringatan DPR kepada Presiden hanya dalam kasus Bulog/Brunei 38,4%
Lain-lain 1,8% 1,8%
 
Apakah jawaban Presiden atas memorandum pertama memuaskan?
Tidak% 74,0%
Ya 26,0%
 
Jika ya, apa alasannya?*
Presiden telah menjelaskan ketidakterlibatannya dalam skandal Bulog/Brunei 90,8%
Presiden telah minta maaf kepada DPR 20,0%
* Responden boleh memberikan lebih dari satu jawaban
 
Jika tidak, apa alasannya?*
Jawaban Presiden hanya defensif 48,1%
Presiden tak bisa menjelaskan keterlibatannya dalam kasus Bulog/Brunei 47,0%
Presiden sejak awal menganggap Pansus ilegal 45,9%
* Responden boleh memberikan lebih dari satu jawaban
 
Sebelum dan sesudah jawaban Presiden atas memorandum pertama, percayakah bahwa Presiden terlibat skandal Bulog/Brunei?
Sebelum jawaban
Percaya 65,6%
Tidak percaya 32,0%
Setelah jawaban
Percaya 62,6%
Tidak percaya 32,2%
 
Menurut Anda, perlukah DPR mengeluarkan memorandum kedua?
Pengurus partai
Perlu 51%
Tidak perlu 48%
Pelaku bisnis
Perlu 78,9%
Tidak perlu 21,1%
Mahasiswa
Perlu 71,2%
Tidak perlu 28,8%
Aktivis LSM
Perlu 52,4%
Tidak perlu 47,6%
Total
Perlu 71,2%
Tidak perlu 28,8%
 
Jika perlu, mengapa?*
Presiden tidak memperbaiki kesalahannya setelah memorandum pertama 66,6%
Memorandum pertama adalah pintu untuk menggusur Presiden dengan atau tanpa kasus Bulog/Brunei 29,5%
Skandal Bulog/Brunei adalah kesalahan Presiden yang tak bisa dimaafkan 19,4%
* Responden boleh memberikan lebih dari satu jawaban
 
Jika tidak perlu, mengapa?*
Presiden telah memperbaiki kinerjanya setelah memorandum pertama 41,7%
Presiden jelas-jelas tidak bersalah dalam kasus Bulog/Brunei 30,6%
Skandal Bulog/Brunei adalah kasus yang sudah lewat hingga tak mungkin lagi diperbaiki 25,7%
* Responden boleh memberikan lebih dari satu jawaban
 
Apa yang bisa mencegah keluarnya memorandum kedua?
Presiden mengundurkan diri 43,6%
Tidak ada 27,8%
Pembagian kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden 23,0%
 
Jika memorandum kedua dikeluarkan, apakah Presiden bisa menjawabnya?
Bisa 59,6%
Tidak bisa 40,4%
 
Akankah memorandum kedua berakhir dengan pemecatan Presiden?
Pengurus partai
Ya 43,9%
Tidak 56,1%
Pelaku bisnis
Ya 44,5%
Tidak 55,5%
Mahasiswa
Ya 53,6%
Tidak 46,6%
Aktivis LSM
Ya 45,2%
Tidak 54,8%
Total
Ya 46,8%
Tidak 53,2%
 

Metodologi jajak pendapat :

  • Penelitian ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 500 responden, yang terdiri dari pengurus partai, pelaku bisnis, aktivis LSM, dan mahasiswa di wilayah Jabotabek pada 10-17 April 2001. Penarikan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka.

    MONITOR juga ditayangkan dalam SEPUTAR INDONESIA setiap hari Minggu pukul 18.30 WIB

  • Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    Image of Tempo
    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
    • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
    • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
    • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
    • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
    • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
    Lihat Benefit Lainnya

    Image of Tempo

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    >
    Logo Tempo
    Unduh aplikasi Tempo
    download tempo from appstoredownload tempo from playstore
    Ikuti Media Sosial Kami
    © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
    Beranda Harian Mingguan Tempo Plus