Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan subsidi transportasi publik dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas utama pemerintah, meskipun ada kebijakan penghematan anggaran. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dudy menekankan bahwa penghematan anggaran di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dilakukan secara selektif dan hati-hati. "Sektor transportasi publik dan angkutan perintis yang memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, tetap mendapat dukungan penuh," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, subsidi transportasi publik dan angkutan perintis menjadi krusial untuk memastikan kelancaran aksesibilitas serta keberlanjutan layanan yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah, kata Dudy, berkomitmen menjaga ketersediaan layanan transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil.
Kemenhub memastikan program buy the service (BTS) sektor transportasi darat tetap berjalan di enam kota, yaitu Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas, serta akan diperluas ke Manado dan Pontianak. Selain itu, berbagai program subsidi lainnya, seperti angkutan perintis dan kewajiban pelayanan publik (public service obligation / PSO) untuk angkutan kelas ekonomi, tetap dipertahankan.
Di sektor transportasi laut, subsidi kapal perintis, tol laut, kapal ternak, kapal rede, serta PSO kapal kelas ekonomi akan tetap berjalan. Begitu juga dengan subsidi angkutan udara perintis, baik untuk penumpang maupun kargo, serta subsidi BBM kargo.
Pada sektor perkeretaapian, layanan subsidi akan mencakup kereta api perintis serta PSO untuk KA kelas ekonomi, baik untuk perjalanan jarak jauh, jarak sedang, KA Lebaran, jarak dekat, KRD, KRL Jabodetabek, maupun KRL Yogyakarta. "Kami memastikan bahwa layanan transportasi vital bagi masyarakat tetap berjalan dengan baik, terutama untuk daerah terpencil yang sangat bergantung pada moda transportasi bersubsidi ini," kata dia.
Foto 
