Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Danis Sumadilaga, mengatakan tidak akan memperlambat laju pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia menyebut, targetnya telah ditetapkan hingga 2028.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kan ada target dilanjutkan, sampai untuk target 2028. Makanya kita lihat aja," ujarnya saat ditemui usai melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Danis menyatakan bahwa prioritas utama pembangunan di IKN saat ini adalah membentuk ekosistem yang lengkap. Hal ini dilakukan dengan membangun gedung-gedung untuk fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif terlebih dahulu.
"Legislatif dan yudikatif insyaallah kita sedang persiapkan. Kalau basic design dan sebagainya kan sudah ada dari teman-teman PUPR," kata Danis.
Danis juga membeberkan kesiapan untuk melanjutkan pembangunan tersebut di tahun 2025. Sementara itu, rumah-rumah menteri ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. "Berdasarkan kontrak yang ada, 36 (rumah menteri) selesai," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan akan memperlambat laju pembangunan IKN. Hal tersebut berdasarkan kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto terhadap situasi geopolitik yang semakin memanas. Karena itu, Dody mengatakan akan lebih memprioritaskan swasembada pangan terlebih dahulu.
"Dari hasil diskusi bersama Bapak Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan, untuk IKN akan tetap kami teruskan mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Dody menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mencapai swasembada pangan dan masih bergantung pada impor beras, yang dikhawatirkannya dapat memicu masalah sosial yang lebih besar.
"Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan kalau nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan. Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," ujarnya.
Foto 
