Menteri PU: Presiden Prabowo Tak Pernah Minta Pembatasan Pembangunan Jalan Tol

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan tidak ada pembatasan proyek pembangunan jalan tol di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, isu penyetopan proyek jalan tol baru sempat disampaikan Anggota Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono.

Namun, Dody berujar, tidak ada instruksi pembatasan pembangunan infrastruktur dari kepala negara. "Pak Prabowo nggak pernah minta pembatasan(pembangunan) tol, pembatasan bendungan. Enggak ada," kata Dody kepada wartawan di Kementerian PU pada Jumat, 27 Desember 2024.

Menurut Dody, Prabowo hanya berpesan agar pembangunan difokuskan untuk infrastruktur yang benar-benar diperlukan masyarakat.  Terkait dengan kebutuhan ini, para menteri yang akan menyampaikan langsung kepada presiden. "Jadi, kalau memang itu sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat, nggak apa-apa," ujar Dody. "(Perlu dibangun) Karena itu a-b-c-d-e, kalau enggak 'begini-begini, lho, Pak'. Beliau (Prabowo) tahu."

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra juga mengatakan kelanjutan proyek tol baru akan memperhatikan kapasitas fiskal. Hal ini karena pemerintah memiliiki sejumlah program prioritas lain, seperti ketahanan pangan dan energi.  Karena itu, infrastruktur yang akan dibangun diutamakan infrastruktur yang bisa mendukung program prioritas tersebut.

"Memang alokasi (APBN) kami akan diprioritaskan untuk ketahanan pangan dan energi. Kalau tol mendukung ketahanan pangan dan energi, ya mungkin dilanjutkan," ujar Rachman saat ditemui di Auditorium Kementerian PU pada Kamis, 19 Desember 2024.

Pilihan editor: Pengguna LRT Jabodebek Naik 46,9 Persen di Libur Natal 2024