Momen

Divestasi
Dua Investor Minati Citilink

PT Garuda Indonesia Tbk sedang menjaring calon investor anak usahanya, Citilink. Rencananya Garuda akan melepas maksimal 40 persen saham. Sejauh ini sudah dua calon investor yang sedang bernegosiasi. "Penasihat keuangan kami masih berdiskusi. Kalau tidak sesuai, ya, kami harapkan tidak dipaksakan," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, pekan lalu.

Belum diketahui siapa kedua calon investor tersebut. Manajemen berharap pelepasan saham Garuda di Citilink bisa memberi nilai tambah dari sisi finansial dan mampu meningkatkan daya saing maskapai penerbangan tersebut. Saat ini Garuda menguasai 99,99 persen saham Citilink.

Citilink mulai beroperasi secara komersial pada 2012. Nilai aset Citilink per Maret 2014 naik menjadi US$ 111,49 juta dibanding pada Desember 2013 sebesar US$ 106,05 juta. Garuda menargetkan keputusan soal investor strategis untuk Citilink paling lambat ditentukan Juni.

BUMN
Pertamina Genjot Investasi Hulu Migas

PT Pertamina (Persero) mengumumkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Menurut juru bicara Pertamina, Ali Mundakir, sejak 2009 hingga 2013, investasi hulu mencapai Rp 93,5 triliun dengan tingkat pertumbuhan investasi 39 persen per tahun.

Bahkan, pada 2014, Pertamina menargetkan investasi sebesar US$ 3,572 miliar. "Investasi untuk menjaga keberlanjutan bisnis hulu perusahaan yang salah satunya tecermin dari peningkatan produksi dan penambahan cadangan," kata Ali, Rabu pekan lalu.

Sebagai contoh adalah investasi di Blok Offshore North West Java, yang setelah diakuisisi Pertamina pada 2009 terus naik produksinya. Sepekan terakhir bahkan menyentuh level 46.200 barel per hari atau naik 200 persen dibanding pada saat awal akuisisi.

Penerbangan
Tarif Batas Atas Pesawat Ekonomi Bakal Direvisi

Pemerintah akan merevisi aturan tarif batas atas penerbangan niaga kelas ekonomi yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 dan KM 11 Tahun 2011. "Secara spesifik meli­puti penyesuaian terhadap penetapan load factor serta penyesuaian formula dan perhitungan tarif," kata Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Israfulhayat, Rabu pekan lalu.

Penyesuaian tarif dasar akan dihitung berdasarkan kinerja, biaya, dan populasi pesawat. Sedangkan penerapan tuslah disesuaikan dengan harga avtur. Penetapan tarif terdiri atas jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah yang harus seizin Menteri Perhubungan serta pengawasan dan sanksi.

Kementerian sudah bertemu dengan perwakilan badan usaha, Indonesia National Air Carriers Association (INACA), dan sejumlah pihak terkait. Rencana revisi aturan akan difokuskan pada perlu atau tidaknya tarif referensi dijadikan satu di dalam peraturan tentang mekanisme penetapan tarif atau tetap menjadi peraturan tersendiri.

Perbankan
Tiga Direktur BJB Tidak Layak

Otoritas Jasa Keuangan memutuskan tiga dari empat anggota direksi Bank BJB tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), termasuk Direktur Utama Bien Subiantoro. "Sekarang ini sisa satu direktur saja, yakni Direktur Kepatuhan Zaenal Aripin," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Rabu pekan lalu.

Deddy meminta agar pelayanan pada masyarakat tidak terganggu akibat kekosongan jabatan tersebut. Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini diminta segera melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk mencari direksi baru.

Dalam keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia, Direktur Bank BJB Zaenal Aripin menyebutkan ketiga direktur yang tidak lulus adalah Bien Subiantoro, Direktur Arie Yulianto, dan Pejabat Eksekutif Djamal Muslim. Menurut Deddy, BJB setidaknya butuh lima orang untuk mengisi posisi yang ada. Tenggat untuk mengisi jabatan direktur definitif hingga akhir tahun ini.

Hingga 31 Maret 2014, salah satu bank daerah terbesar ini membukukan total aset sebanyak Rp 78,9 triliun, total kredit Rp 49,16 triliun, total dana pihak ketiga Rp 61,52 triliun, dan laba bersih Rp 326,38 miliar.

Pupuk
Pupuk Bersubsidi Mulai Langka

Ketua Departemen Pertanian Kontak Tani Nelayan Indonesia Agus Eko ­Cahyono mengatakan saat ini sedang terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah sentra produksi pangan di Jawa. "Jawa Barat dan Jawa Timur sudah kesulitan pupuk," ujarnya Senin pekan lalu.

Di Jawa Tengah, pasokan pupuk bersubsidi masih relatif cukup. Namun, jika pasokan pupuk bersubsidi tidak ditambah, bisa terjadi kelangkaan di puncak musim tanam pada akhir 2014. Kelangkaan terjadi akibat penurunan anggaran subsidi pada 2013 sebesar 20 persen.

Menteri Pertanian Suswono mengaku memang masih ada defisit pupuk sebanyak 1,5 juta ton. Sebab, subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 hanya cukup menutup ongkos produksi sebesar 7,7 juta ton. Sedangkan kebutuhan riil petani mencapai 9,2 juta ton pada tahun ini. Pupuk yang ada, kata dia, cukup hingga Oktober. "Nanti kami anggarkan lagi di APBN Perubahan," ucapnya.

Komoditas
Harga Pokok Gula Naik Tipis

Kementerian Perdagangan menetapkan harga pokok petani (HPP) gula 2014 sebesar Rp 8.250, naik Rp 150 dari harga sebelumnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan penetapan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan surat dari Ketua Dewan Gula dan Menteri Pertanian Suswono.

Surat pertama pada 20 Maret lalu menjelaskan mengenai studi tim independen soal harga dan produksi gula nasional. Surat kedua, 8 April lalu, menyebutkan soal rendemen gula tahun ini adalah 8,07 persen. "Sesuai dengan angka itu, kami perhitungkan harga biaya pokok petani gula adalah Rp 7.892 per kilogram," kata Lutfi, Senin pekan lalu.

Harga patokan diberikan dengan pertimbangan untuk memberikan keuntungan kepada petani sebesar Rp 358 per kilogram. Selain itu, Kementerian Perdagangan mempertimbangkan kontribusi harga gula terhadap inflasi yang mencapai 0,08 persen, sehingga harga gula dijaga agar tidak terlalu tinggi.

Defisit
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Dipangkas 26 Persen

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum rencananya akan dipotong 26 persen dari pagu 2014 yang semula mencapai Rp 84,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Kepala Bidang Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W. Husaini mengatakan pemotongan anggaran ini untuk mengatasi defisit anggaran pemerintah. "Kami harus legowo," katanya Rabu pekan lalu.

Meski anggaran akan dipotong, belum ada pembahasan soal pembatalan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum. Pembahasan soal sejumlah proyek yang akan digeser ataupun ditunda akan dilakukan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan yang akan menentukan mana saja proyek infrastruktur yang dipertahankan dan tidak dipertahankan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan pihaknya akan mengkaji penghematan anggaran. Dia mengatakan proses pembahasan pemotongan tersebut masih berjalan panjang. "Angkanya masih awal. Akan dibahas lagi di Badan Anggaran DPR," ujarnya.